Probolinggo,- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menetapkan penggunaan vape atau rokok elektrik sebagai sesuatu yang haram.
Menyikapi fatwa tersebut, MUI Kota Probolinggo akan melakukan sosialisasi serta berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait.
Ketetapan mengenai keharaman vape atau rokok elektrik tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.
Fatwa yang ditetapkan di Jakarta, Jumat (6/11/26) itu memuat sejumlah ketentuan hukum dan rekomendasi.
Dalam ketentuan umum, rokok elektronik atau elektrik (REL), yang dikenal dengan sebutan vape, merupakan rokok elektronik dengan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya.
Perangkat tersebut dapat memanaskan zat yang mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap (aerosol) yang dihirup oleh penggunanya.
Sementara itu, nikotin merupakan senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau atau dapat diperoleh melalui proses sintesis.
Senyawa tersebut memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan sejumlah ketentuan hukum. Penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan.
Selain itu, sebagai upaya pencegahan (sadd al-dzari’ah) agar tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Selain itu, penyalahgunaan rokok elektrik untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dihukumi haram.
Begitu pula dengan kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik.
“Jadi, sesuai fatwa MUI Pusat yang telah dikeluarkan, kami di MUI Kota Probolinggo wajib mensosialisasikan,” kata Wakil Ketua Umum MUI Kota Probolinggo, Ahmad Hudri.
Selain menetapkan ketentuan hukum, fatwa tersebut juga memuat sejumlah rekomendasi.
Diantaranya, Presiden dan DPR diminta menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.
Presiden juga direkomendasikan mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran vape.
Pemerintah diminta segera melakukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar upaya pelarangan vape dapat berjalan secara terkoordinasi dan terkonsolidasi.
Selanjutnya, Kementerian Kesehatan direkomendasikan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian diminta melarang industri vape serta mengevaluasi kebijakan terkait industri tersebut.
Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif melindungi anak-anak dan remaja dari paparan maupun ketergantungan nikotin.
“Dengan fatwa MUI yang dikeluarkan, kami di MUI Kota Probolinggo akan berkoordinasi dengan instansi terkait di Kota Probolinggo,” imbuh Hudri. (*)
