Sekretaris GKSI Jawa Timur sekaligus Ketua KUTT Suka Makmur, Evi Zainal Abidin, berada di kandang sapi susu miliknya. (foto: Moh. Rois)
Pasuruan,- Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Timur menyambut baik rekomendasi Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penggunaan susu hewani dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Seperto diketahui, BGN merekomendasikan susu hewani yang digunakan dalam program tersebut memiliki kandungan susu segar minimal 80 persen.
Sekretaris GKSI Jawa Timur sekaligus Ketua KUTT Suka Makmur, Evi Zainal Abidin, menilai kebijakan tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan permintaan terhadap susu segar produksi peternak dalam negeri.
Menurut Evi, kebijakan tersebut sejalan dengan perjuangan peternak sapi perah untuk mendorong swasembada susu segar sekaligus mewujudkan kedaulatan gizi nasional.
Semakin tinggi kandungan susu segar dalam produk yang digunakan untuk MBG, kata dia, maka kebutuhan terhadap susu dari peternak juga berpotensi meningkat.
“Dengan rekomendasi bahwa produk susu, baik susu pasteurisasi, susu UHT maupun susu steril harus mengandung 80 persen susu segar, maka secara tidak langsung akan terjadi peningkatan permintaan susu segar,” kata Evi, Rabu (9/9/26).
Peningkatan permintaan tersebut, lanjut Evi, diharapkan turut berdampak terhadap harga susu sekaligus meningkatkan margin yang diterima peternak di tingkat hulu.
Ia menegaskan, upaya meningkatkan produksi susu nasional tidak cukup hanya dengan dorongan pemerintah. Keuntungan yang diterima peternak juga harus diperhatikan agar usaha peternakan sapi perah tetap menarik dan dapat berkembang.
Menurutnya, jika margin di tingkat peternak terlalu kecil, target swasembada susu dalam negeri akan sulit diwujudkan.
Karena itu, Evi meyakini rekomendasi kandungan susu segar 80 persen dapat menggerakkan minat masyarakat terhadap usaha peternakan sapi perah.
Siapkan Pasokan Susu Segar
GKSI Jawa Timur, menurut Evi, siap menjawab potensi peningkatan kebutuhan susu segar tersebut.
Sebagai bentuk kesiapan, pihaknya telah menjalin komunikasi untuk mendatangkan sekitar 1.200 sapi impor yang nantinya diperuntukkan bagi peternak anggota koperasi.
Rencana tersebut, menurut Evi, akan ditindaklanjuti dengan kontrak pembelian sapi impor dalam waktu dekat.
“Bahkan beberapa bulan lalu kami sudah menjalin komunikasi untuk mendatangkan sekitar 1.200 sapi impor kembali, dan dalam waktu dekat kami akan melakukan kontrak untuk pembelian sapi impor tersebut untuk peternak-peternak anggota koperasi,” beber Evi.
Di sisi lain, Evi melihat kebijakan mengenai kandungan susu segar tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Evi menilai, persoalan stunting tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat terhadap produk susu. Ia menilqi, persoalan tersebut lebih kepada isu kedaulatan gizi pada susu itu sendiri.
Menurutnya, anggapan bahwa masyarakat Indonesia tidak mampu membeli susu hingga persoalan stunting hanya dikaitkan dengan daya beli merupakan hal yang sangat naif.
“Selama ini, kami dari peternak sapi perah itu selalu mengatakan sangat naif kalau dikatakan warga Indonesia ini tidak mampu membeli susu. Maka sangat naif kalau adanya masalah stunting itu hanya disalahkan kepada kemampuan daya beli masyarakat terhadap produk susu, tidak. Kami menengarai ini lebih kepada isu kedaulatan gizi pada susu itu sendiri,” ucap Evi.
Lebih lanjut, Evi berharap ketentuan mengenai produk susu tersebut nantinya tidak hanya sebatas rekomendasi, tetapi dapat menjadi persyaratan yang wajib dan memiliki payung hukum.
Ia ingin tidak ada lagi anak stunting, anak-anak Indonesia tumbuh sehat dengan postur tubuh yang ideal, dan siap menjadi atlet-atlet tangguh untuk berkompetisi di tingkat dunia.
“Kalau produk-produk susu sudah direkomendasikan, persyaratan yang mewajibkan demikian dan ada payung hukumnya, maka enggak lama lagi, insya Allah Indonesia akan lolos kualifikasi Piala Dunia, khususnya yang terdekat 2030 ini,” Evi memungkasi. (*)
