Jember,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mendapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp223 miliar dari pemerintah pusat.
Tambahan anggaran tersebut didorong agar lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, mengatakan pembangunan jalan dan penerangan jalan umum (PJU) di pedesaan perlu menjadi prioritas.
Menurutnya, masih banyak kebutuhan infrastruktur desa yang belum terakomodasi.
“Harapan kami ini ke desa dulu. Karena kalau infrastruktur di kota kan sudah memadai,” kata Ardi, Jumat (14/8/26).
Ia mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kemampuan keuangan pemerintah desa semakin terbatas akibat adanya pengurangan maupun penahanan anggaran Dana Desa.
Menurut Ardi, pembangunan jalan dan PJU juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan mempermudah mobilitas warga dan mendukung kegiatan ekonomi di desa.
“Kalau infrastrukturnya bagus, secara otomatis perekonomiannya akan terangkat,” ujarnya.
Ardi meminta Pemkab Jember menentukan penggunaan tambahan DAU berdasarkan pemetaan kebutuhan di lapangan.
Dengan begitu, anggaran dapat diarahkan ke wilayah yang memang membutuhkan.
“Perencanaannya harus baik, tepat, dan peruntukannya juga tepat,” katanya.
DPRD Jember, lanjut Ardi, akan mengawasi penggunaan tambahan anggaran tersebut melalui dinas terkait.
Selain tambahan DAU, Fraksi Gerindra DPRD Jember juga mendukung rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah yang akan masuk dalam APBD 2027.
Ardi mengatakan, pinjaman tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit pemerintah serta membiayai pembangunan infrastruktur yang belum merata.
Ia menilai, pembenahan rumah sakit menjadi kebutuhan penting, terutama di RSUD dr Soebandi dan RSUD Balung.
Menurutnya, keterbatasan ruang pelayanan masih membuat sejumlah pasien harus mendapatkan perawatan di lorong rumah sakit.
“Banyak sekali pasien yang masih di lorong-lorong jalan, bahkan yang sakit pun tidurnya di lantai. Ini kemanusiaan,” ujarnya.
Dia menilai, peningkatan akses kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC) harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dan fasilitas rumah sakit.
“Ini untuk rakyat. Rumah sakit kepentingannya rakyat,” tegasnya.
Selain sektor kesehatan, Gerindra mendorong pinjaman daerah juga diarahkan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah yang masih tertinggal.
“Bukan hanya setuju, kami di garda terdepan,” pungkasnya. (*)
