Probolinggo,- Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pangan Bergizi Probolinggo Raya menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kota Probolinggo, Sabtu siang (27/6/26).
Dalam aksi tersebut, massa berharap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Membawa sound system, poster, dan spanduk, ribuan peserta aksi menyampaikan orasi yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung keberlangsungan program MBG.
Mereka menilai program tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah.
Dalam aksinya, massa menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah. Diantaranya meminta pemerintah segera menyusun dan mengesahkan regulasi setingkat undang-undang sebagai dasar hukum keberlanjutan MBG.
Kemudian, menjamin alokasi anggaran agar program tetap berjalan, memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi para relawan MBG.
“Jadi, aksi ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang memang merasakan manfaat dari program ini. Di balik program ini ada petani, peternak dan pelaku usaha yang menjual hasil produksinya,” kata Koordinator Aksi, Eko Hardianto.
Aksi damai tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, bersama Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Syntha Laksmi Kusumawardani.
Keduanya turut memberikan dukungan terhadap Program MBG dengan membubuhkan tanda tangan pada spanduk sepanjang enam meter yang dibawa para peserta aksi.
“Harapannya, pemerintah pusat mendengarkan aspirasi relawan, petani, peternak, dan nelayan. Bagaimanapun juga, MBG secara nasional mampu menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan penyerapan hasil produksi mereka,” imbuh Eko
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin meyebut bahwa saat ini terdapat hampir 33 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penopang program yang beroperasi di Kota Probolinggo.
Jika dikalkulasi, sambung Wali Kota, perputaran uang dari program tersebut dapat mencapai sekitar Rp3 triliun dalam setahun.
“Dengan perputaran uang tersebut, tentu akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Probolinggo. Kami akan terus mengawal agar program ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat berjalan dengan baik,” tutur dr. Aminuddin. (*)
