Lumajang,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang melakukan penyesuaian belanja operasional menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang otomatis menambah beban biaya operasional pemerintahan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperketat pelaksanaan perjalanan dinas serta mengatur mobilitas kedinasan secara lebih selektif untuk menjaga ruang fiskal daerah.
Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian keberlanjutan pelayanan publik dan program pembangunan di tengah meningkatnya tekanan terhadap anggaran daerah.
“Kebijakan tersebut ditempuh untuk memastikan kualitas layanan kepada masyarakat tetap terjaga meskipun daerah menghadapi tantangan fiskal yang semakin dinamis,” kata Indah, Kamis (11/6/26).
Disamping itu, kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih efektif, adaptif, dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, imbuh bupati, berbagai program prioritas tetap dapat berjalan meskipun biaya operasional mengalami peningkatan.
“Pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap maksimal. Efisiensi yang dilakukan adalah bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelaksanaan program dan pelayanan publik,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang melakukan penyesuaian terhadap berbagai komponen belanja operasional.
Selain memperketat perjalanan dinas, mobilitas kedinasan juga diatur berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya bagi daerah.
Menurut Indah, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kemampuan fiskal daerah agar tetap mampu membiayai program-program prioritas.
“Program yang menjadi perhatian pemerintah daerah antara lain pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” jelas Bunda Indah, sapaannya.
Ia mengatakan pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak cukup hanya memenuhi aspek administratif. Anggaran yang tersedia harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat melalui program-program yang terukur dan tepat sasaran.
Dalam perspektif pembangunan, efisiensi belanja operasional menjadi instrumen penting untuk memastikan penggunaan anggaran berlangsung secara produktif.
“Selain itu, kebijakan efisiensi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan fiskal daerah di tengah berbagai perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan,” klaim bupati.
Ia menilai, pihaknya berencana terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, guna memperoleh berbagai alternatif kebijakan yang dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.
“Efisiensi bukan sekadar penghematan anggaran, melainkan upaya memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik, sementara pembangunan daerah terus berlanjut secara terarah dan berkelanjutan,” ia memungkasi. (*)
