DESAK: Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono, mendesak dugaan peluru nyasar di Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, lekas diselesaikan. (foto: Moh. Rois)
Pasuruan,- Aksi penutupan Jalur Pantura Pasuruan-Probolinggo di depan Komando Latihan Marinir mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Pasuruan.
Dua anggota dewan, Eko Suryono dan Sugiyanto, turun langsung ke lokasi untuk menyerap aspirasi warga yang mengaku resah akibat dugaan peluru nyasar saat kegiatan latihan militer.
Kehadiran kedua anggota DPRD tersebut disebut sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan masyarakat yang meminta adanya jaminan keamanan dan perlindungan.
Eko Suryono mengatakan, warga selama ini mengaku telah beberapa kali mengalami kejadian peluru nyasar.
Bahkan, dalam aksi tersebut masyarakat menyebut jumlah peluru yang ditemukan lebih banyak hingga mengistilahkannya sebagai hujan peluru.
“Hari ini rakyat sedang merasa dalam penderitaan. Setiap saat diujani peluru nyasar. Hari ini bahkan masyarakat mengistilahkannya sebagai hujan peluru. Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada rakyat,” kata Eko.
Politisi Partai NasDem itu menilai, tuntutan warga sebenarnya sederhana, yakni meminta agar latihan dihentikan.
“Harapan masyarakat sederhana, jangan ada lagi peluru nyasar. Nyawa masyarakat adalah yang utama dan tidak bisa dibandingkan dengan apa pun,” ujarnya.
Eko memastikan akan tetap mendampingi warga di lokasi aksi hingga ada perwakilan yang menemui massa dan memberikan kepastian terkait langkah penyelesaian persoalan tersebut.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan lainnya, Sugiyanto menyampaikan, kehadiran mereka merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang merasa ketakutan akibat dugaan peluru nyasar.
“Kami hadir karena mendengar langsung jeritan masyarakat. Kehadiran negara saat ini sangat ditunggu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Alas Tlogo,” ujar Sugiyanto.
Menurut Sugiyanto, persoalan dugaan peluru nyasar sebelumnya juga telah dibahas melalui forum di DPR RI. Namun, hingga kini masyarakat mengaku belum merasakan adanya penyelesaian yang nyata.
“Masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan. Karena itu pemerintah dan seluruh pihak terkait harus segera hadir memberikan solusi,” pungkasnya. (*)
