Lumajang, – Bupati Lumajang Indah Amperawati sedang membidik aparatur sipil negara (PNS) yang diduga terlibat dalam praktik penimbunan solar bersubsidi. Ia menyebut telah mencium pola permainan dalam distribusi BBM yang melibatkan manipulasi penyalahgunaan kuota.
“Saya lagi buktikan. Awas ya, kalau terbukti,” katanya, Senin (4/5/2026).
Bupati menegaskan tidak akan menghentikan penelusuran sebelum pelaku terungkap. “Tak uber sampai dapat. Belum puas saya,” ungkapnya.
Menurutnya, praktik ini diduga memanfaatkan delivery order (DO) BBM yang seharusnya digunakan sesuai peruntukan. Dalam sejumlah kasus, kuota tersebut justru dialihkan dan diperjualbelikan kembali.
Ia menyebut adanya modus pemberian kitir kepada sopir untuk mengisi solar bersubsidi, yang kemudian dijual dengan harga lebih tinggi.
“Driver dikasih kitir untuk ngisi, lalu dijual lagi. Itu yang terjadi di lapangan,” katanya.
Harga jual kembali, menurut dia, masih berada di bawah solar nonsubsidi, sehingga tetap diminati pasar dan memperbesar celah penyimpangan.
Tidak sampai di situ, bupati menyoroti praktik barkode atau DO yang diduga diuangkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Ia membuka kemungkinan adanya keterlibatan oknum SPBU dalam rantai distribusi ilegal tersebut.
Karena kewenangan penindakan berada pada PT Pertamina (Persero), Indah meminta perusahaan pelat merah itu bertindak tegas. “Kalau ada SPBU yang nakal, tutup saja. Jangan main-main,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, satu SPBU di Lumajang telah menerima surat peringatan dan diminta menghentikan operasional sementara. Namun, bupati menilai langkah itu harus diikuti pengawasan ketat agar praktik serupa tidak kembali terjadi.
“Yang main-main soal solar subsidi ini akan terus saya kejar,” pungkasnya. (*)
