Menu

Mode Gelap
Bupati Lumajang Tegaskan Lindungi Hak Buruh dan Siap Beri Sanksi Tegas untuk Perusahaan Nakal Amphitheater Ranu Pani Miliaran Rupiah Tak Bermanfaat bagi Lumajang Babul Arifandhie Pimpin PWI Probolinggo Raya, Usung Visi Jos Mantab! Menteri Wihaji Tinjau Langsung Distribusi MBG untuk Bumil dan Balita Non-PAUD di Kota Pasuruan Satumi, Jemaah Haji Tertua Lumajang Mendapat Perhatian Khusus di Pendopo Arya Wiraraja Verdi Pratama Jemaah Haji Termuda dari Lumajang Siap Jalankan Haji Dengan Penuh Rasa Syukur

Pemerintahan · 29 Feb 2020 12:27 WIB

Dewan Minta Pemkab Tak Malu Akui Probolinggo Sebagai Kabupaten Miskin


					Dewan Minta Pemkab Tak Malu Akui Probolinggo Sebagai Kabupaten Miskin Perbesar

KRAKSAAN-PANTURA7.com, Rilis data kemiskinan Kota/Kabupaten di Jawa Timur (Jatim) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menempatkan Kabupaten Probolinggo di urutan ke-4 sebagai wilayah termiskin di Jatim. Data kemiskinan ini tak ayal menuai pro-kontra.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim mengaku sangat prihatin atas kondisi tersebut. Ia menilai, predikat sebagai kabupaten termiskin ke 4 di Jatim menunjukkan bahwa pemerintah daerah tak serius dalam mengentaskan kemiskinan.

Dikatakan Lukman, angka kemiskinan itu mencerminkan bahwa kinerja Pemkab Probolinggo tidak maksimal dalam mengatasi masalah kemiskinan. Karena itu, sambung dia, perlu upaya dan inovasi sehingga jumlah masyarakat pra sejahtera bisa ditekan.

“Tidak perlu malu dan menyalahkan BPS perihal hasil data survey tentang kemiskinan tersebut. Seharusnya, hasil survei BPS menjadi motivasi untuk terus membangun daerah lebih baik,” kata Lukman, Sabtu (29/2/2020).

Pemerintah daerah, jelas Lukman, seharusnya berani meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Serta membuat angkat kemiskinan yang sudah dirilis BPS itu menurun drastis.

“Karena sejatinya tujuan utama pembangunan dan tujuan kita bernegara sebagaimana diatur dalam undang-undang 1945 yaitu, untuk memajukan kesejahteraan rakyat,” ungkap wakil rakyat asal Kecamatan Pajarakan ini.

Sementara, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, Mu’ad, menyesalkan pernyataan sejumlah wakil rakyat lainnya yang meragukan hasil survei BPS. Bahkan ada anggota dewan yang mengatakan bahwa BPS menggunakan data lama.

“Kalau seperti itu, tentunya merupakan sebuah bentuk ketidakpercayaan anggota dewan terhadap instansi. Padahal dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur Undang-undang, BPS tentu melakukannya dengan kecermatan dan dengan metode ilmiah,” kecam Mu’ad.

Atas kondisi ini, Mu’ad meminta pemerintah daerah melibatkan semua elemen-elemen masyarakat dalam semua perencanaan pembangunan. “Sehingga nantinya masyarakat memiliki kepedulian tinggi dan berpartisipasi membangun Kabupaten Probolinggo. Dengan begitu, sedikit demi sedikit angka kemiskinan bisa menurun,” tuturnya.

Sekedar informasi, BPS Jatim menetapkan hasil statistik data kemiskinan kabupaten/kota se-Jawa Timur. Dari hasil data akhir 2019, Kabupaten Probolinggo menjadi daerah termiskin ke 4 di Jatim dengan angka 17,76 persen.

Ada dua faktor utama yang menjadi penyumbang dan membuat Probolinggo menempati urutan ke-4 daerah termiskin di Jawa Timur, yaitu, konsumi beras dan rokok di Kabupaten Probolinggo. (*)


Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT


Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Babul Arifandhie Pimpin PWI Probolinggo Raya, Usung Visi Jos Mantab!

7 Mei 2025 - 16:38 WIB

Satumi, Jemaah Haji Tertua Lumajang Mendapat Perhatian Khusus di Pendopo Arya Wiraraja

7 Mei 2025 - 15:17 WIB

Verdi Pratama Jemaah Haji Termuda dari Lumajang Siap Jalankan Haji Dengan Penuh Rasa Syukur

7 Mei 2025 - 14:41 WIB

Tak Menyangka, Janda 101 Tahun Dihadiahi Haji oleh Ketiga Anaknya

6 Mei 2025 - 16:45 WIB

Bupati Lumajang Tekankan Inklusi Sosial dan Transformasi Birokrasi dalam Pembangunan Jangka Menengah

6 Mei 2025 - 16:27 WIB

Dua Jurnalis ‘Duel’ Perebutkan Posisi Ketua PWI Probolinggo Raya

6 Mei 2025 - 08:11 WIB

Pariwisata Lumajang : Janji Regulasi Lama, Realita Masih Berantakan

5 Mei 2025 - 17:25 WIB

Bunda Indah Kenalkan Tagline ‘Ikhlas Melayani Rakyat’ sebagai Budaya Kinerja ASN Lumajang

5 Mei 2025 - 17:04 WIB

Seringnya Kasus Kekerasan Seksual di Lumajang, Indikasi Sistem Perlindungan Anak Gagal

5 Mei 2025 - 16:38 WIB

Trending di Pemerintahan