Menu

Mode Gelap
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus Ledakan Bondet di Sumber Wetan Kota Probolinggo Permudah Mobilitas Warga ke Surabaya, Pemkot Probolinggo Bakal Fasilitasi Rute KA Komuter Lempar Molotov ke Pos Polisi, Pria di Pandaan Ditangkap Aksi Pengeroyokan Terjadi di Nguling Pasuruan, Satu Pelaku Ditangkap, Dua Lainnya dalam Pencarian Impor Gula Rafinasi Bocor ke Pasar Konsumsi, Gula Petani Lokal Tak Terserap Kongres Persatuan PWI 2025 Tuntas, Menteri Komdigi Dorong Pertumbuhan Jurnalisme Berkualitas

Pemerintahan · 29 Feb 2020 12:27 WIB

Dewan Minta Pemkab Tak Malu Akui Probolinggo Sebagai Kabupaten Miskin


					Dewan Minta Pemkab Tak Malu Akui Probolinggo Sebagai Kabupaten Miskin Perbesar

KRAKSAAN-PANTURA7.com, Rilis data kemiskinan Kota/Kabupaten di Jawa Timur (Jatim) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menempatkan Kabupaten Probolinggo di urutan ke-4 sebagai wilayah termiskin di Jatim. Data kemiskinan ini tak ayal menuai pro-kontra.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim mengaku sangat prihatin atas kondisi tersebut. Ia menilai, predikat sebagai kabupaten termiskin ke 4 di Jatim menunjukkan bahwa pemerintah daerah tak serius dalam mengentaskan kemiskinan.

Dikatakan Lukman, angka kemiskinan itu mencerminkan bahwa kinerja Pemkab Probolinggo tidak maksimal dalam mengatasi masalah kemiskinan. Karena itu, sambung dia, perlu upaya dan inovasi sehingga jumlah masyarakat pra sejahtera bisa ditekan.

“Tidak perlu malu dan menyalahkan BPS perihal hasil data survey tentang kemiskinan tersebut. Seharusnya, hasil survei BPS menjadi motivasi untuk terus membangun daerah lebih baik,” kata Lukman, Sabtu (29/2/2020).

Pemerintah daerah, jelas Lukman, seharusnya berani meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Serta membuat angkat kemiskinan yang sudah dirilis BPS itu menurun drastis.

“Karena sejatinya tujuan utama pembangunan dan tujuan kita bernegara sebagaimana diatur dalam undang-undang 1945 yaitu, untuk memajukan kesejahteraan rakyat,” ungkap wakil rakyat asal Kecamatan Pajarakan ini.

Sementara, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, Mu’ad, menyesalkan pernyataan sejumlah wakil rakyat lainnya yang meragukan hasil survei BPS. Bahkan ada anggota dewan yang mengatakan bahwa BPS menggunakan data lama.

“Kalau seperti itu, tentunya merupakan sebuah bentuk ketidakpercayaan anggota dewan terhadap instansi. Padahal dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur Undang-undang, BPS tentu melakukannya dengan kecermatan dan dengan metode ilmiah,” kecam Mu’ad.

Atas kondisi ini, Mu’ad meminta pemerintah daerah melibatkan semua elemen-elemen masyarakat dalam semua perencanaan pembangunan. “Sehingga nantinya masyarakat memiliki kepedulian tinggi dan berpartisipasi membangun Kabupaten Probolinggo. Dengan begitu, sedikit demi sedikit angka kemiskinan bisa menurun,” tuturnya.

Sekedar informasi, BPS Jatim menetapkan hasil statistik data kemiskinan kabupaten/kota se-Jawa Timur. Dari hasil data akhir 2019, Kabupaten Probolinggo menjadi daerah termiskin ke 4 di Jatim dengan angka 17,76 persen.

Ada dua faktor utama yang menjadi penyumbang dan membuat Probolinggo menempati urutan ke-4 daerah termiskin di Jawa Timur, yaitu, konsumi beras dan rokok di Kabupaten Probolinggo. (*)


Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT


Artikel ini telah dibaca 20 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Permudah Mobilitas Warga ke Surabaya, Pemkot Probolinggo Bakal Fasilitasi Rute KA Komuter

4 September 2025 - 15:25 WIB

Parkir Gratis Berakhir, Pemkab Jember Kembali Terapkan Tarif Sesuai Perda

3 September 2025 - 20:10 WIB

Audensi dengan Forkopimda Kota Probolinggo, Kelompok Cipayung Sampaikan 11 Tuntutan

3 September 2025 - 19:47 WIB

Dapat Hibah, Kejari Kabupaten Probolinggo Kini Miliki Rupbasan

3 September 2025 - 16:23 WIB

Pemkab Lumajang Aktifkan Seluruh CCTV di Berbagai Wilayah Pedesaan

3 September 2025 - 15:39 WIB

Pemkab Jember Resmikan Layanan PMI, Dorong Proses Administrasi Lebih Efektif

1 September 2025 - 20:05 WIB

Bupati Pasuruan Ajak Semua Pihak Wujudkan Pasuruan Aman dan Kondusif

1 September 2025 - 17:15 WIB

Bupati Lumajang: Mahasiswa Tetap Belajar, Pekerja Jangan Terprovokasi

1 September 2025 - 16:11 WIB

Bupati Lumajang dan Ketua DPRD Kompak Jaga Harga Pangan Lewat GPM

31 Agustus 2025 - 19:27 WIB

Trending di Pemerintahan