Jember,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember mulai mengantisipasi potensi dampak El Nino yang diprediksi memicu kemarau panjang di sejumlah wilayah.
Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah mitigasi guna menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
El Nino merupakan fenomena iklim global yang terjadi akibat pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur.
Kondisi ini menyebabkan berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia, sehingga musim kemarau menjadi lebih panjang dan berisiko memicu kekeringan.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, mengungkapkan bahwa penyerapan gabah pada triwulan pertama 2026 di Jember menunjukkan capaian positif.
Meski demikian, ancaman kekeringan akibat perubahan cuaca tetap harus diwaspadai sejak dini.
“Serapan gabah triwulan pertama sudah sangat bagus. Tapi sekarang muncul ancaman El Nino di wilayah Jawa dan sekitarnya,” ujarnya, Jumat (1/5/26).
Menurut Candra, langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah adalah memetakan wilayah pertanian yang berpotensi mengalami kekurangan air.
Pemetaan ini dinilai krusial agar strategi penanganan bisa lebih tepat sasaran saat musim kemarau berlangsung.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi program bantuan dari pemerintah pusat, khususnya terkait optimasi lahan, agar tetap mampu menopang produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim.
“Optimasi lahan yang sudah ada harus benar-benar dimanfaatkan untuk menghadapi dampak El Nino,” tegasnya.
Selain itu, dewan juga mendorong peningkatan edukasi bagi petani terkait pola tanam yang adaptif dan efisien.
Petani diharapkan dapat menyesuaikan jenis komoditas dengan kondisi ketersediaan air selama musim kemarau.
“Kami mendorong transformasi pengetahuan kepada petani tentang pola tanam yang adaptif agar hasil pertanian tidak terganggu,” beber dia.
Peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga dinilai sangat penting dalam mendampingi petani menghadapi potensi kekeringan.
Persiapan mitigasi, menurutnya, harus dilakukan sebelum dampak El Nino benar-benar dirasakan oleh petani.
Di sisi lain, Candra mengakui keterbatasan anggaran mitigasi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP).
Namun, ia optimis dukungan pemerintah pusat dapat membantu memperkuat penanganan di lapangan.
DPRD Jember juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan kembali fungsi embung dan jaringan irigasi yang mulai tidak maksimal.
Upaya ini dianggap penting untuk menjaga ketersediaan air, terutama menjelang musim tanam kedua.
“Nah yang perlu diantisipasi adalah masa tanam kedua. Pemerintah harus membantu petani, termasuk mengoptimalkan embung dan irigasi,” pungkasnya. (*)
