Lumajang, – Di tengah geliat komoditas pisang emas kirana yang kian populer sebagai produk hortikultura unggulan, persoalan klasik justru belum sepenuhnya terurai, ketimpangan akses pasar dan standar kualitas yang belum merata di tingkat petani.
Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang, Hendra Suwandaru, mengatakan peningkatan harga pisang emas kirana sangat bergantung pada kualitas produksi.
Melalui skema Sekolah Lapang Good Agricultural Practices (SLGAP), petani didorong untuk tidak sekadar menanam, melainkan memahami standar operasional budidaya secara menyeluruh.
“Semakin berat tandannya, semakin mulus buahnya, maka nilai jualnya meningkat. Ini bukan hanya soal pupuk, tetapi perawatan detail seperti kebersihan buah dari cacat,” kata Hendra, Senin (20/4/2026).
Namun di balik narasi peningkatan kualitas itu, terdapat dorongan kuat agar petani masuk ke dalam kelompok tani dan bermitra dengan offtaker.
“Makanya ayo kita ikut berkelompok tani, sehingga keluh kesah itu tertampung dengan jelas, tidak apa bersuara di manapun, yang penting harus ada sslusinya,” katanya.
Kata dia, harga pisang di tingkat dasar disebut berkisar Rp5.500 hingga Rp6.500 per kilogram, tetapi kualitas tinggi diyakini bisa mendongkrak nilai jual secara signifikan.
“Rapi, kalau seandainya kualitasnya tinggi, jumlah sisirnya banyak pasti akan lebih untung, dan harganya jelas,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua P3NA Jawa Timur, Ishak Subagio mengungkapkan, implementasi SLGAP sendiri belum sepenuhnya berjalan. Program tersebut masih direncanakan masuk dalam skema Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP) , sehingga belum memberikan dampak nyata di lapangan.
“SLGAP belum tau dilakukan, itu rencananya akan dilakukan dalam program HDDAP,” kata Ishak.
Lanjut dia, lemahnya pengawasan terhadap offtaker, pihak yang membeli hasil panen petani. Menurutnya, kontrak kemitraan menjadi kunci, namun dalam praktiknya belum semua petani mendapatkan perlindungan yang jelas.
“Harus ada kejelasan kontrak. Harga, kualitas, dan kepastian pembelian itu penting. Tanpa itu, petani hanya berspekulasi,” bebernya.
Fenomena yang berulang, menurut dia, adalah petani menanam komoditas yang sedang naik daun tanpa mengetahui jalur pemasaran. Ketika produksi melimpah, mereka justru terjebak pada kelebihan pasokan tanpa pembeli.
Situasi ini memunculkan dua kelompok petani, mereka yang sudah bermitra dan relatif aman, serta mereka yang berjalan sendiri tanpa kepastian pasar.
“Pertanyaannya, siapa yang melindungi petani yang tidak bermitra?,” tanya Ishak.
Sementara itu, di Desa Salak, Kecamatan Randuagung, persoalan itu terasa nyata. Sofyan, seorang petani pisang, menggambarkan kondisi di lapangan yang jauh dari ideal.
Harga berbagai jenis pisang di tingkat petani relatif sangat murah, pisang emas sekitar Rp15 ribu, pisang nangka Rp20 ribu, dan pisang agung Rp25 ribu per tandan.
Produksi pun tidak kecil, pisang agung bisa mencapai 40-50 tandan, sementara pisang emas berkisar 25-30 tandan.
Namun jumlah produksi yang tinggi justru menjadi beban ketika tidak diimbangi dengan daya serap pasar.
“Terlalu banyak barang, tapi tidak ada pembeli yang berani menampung dalam skala besar,” kata Sofyan.
Kata dia, belum optimalnya program perhutanan sosial di wilayahnya. Dari total sekitar 283 hektare lahan yang berpotensi, yang telah ditanami pisang, belum mendapatkan pendampingan teknis yang memadai.
“Selama ini kami masih tradisional, tidak ada pendampingan intensif. Padahal kami ingin kualitasnya bisa masuk ke pasar besar,” ujarnya.
Harapan untuk masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk skema Makan Bergizi Gratis (MBG), kemungkinan pasar berbasis kebutuhan besar, masih terbentur pada kualitas dan jejaring distribusi. Saat ini, pemasaran masih terbatas ke pasar lokal seperti Klakah dan Ranuyoso.
“Saya pinginnya bisa kolaborasi agar pisang ini dapat masuk MBG. Selama ini saya jual ke Pasar Klakah dan Ranuyoso,” jelasnya. (*)
