DEMO: Para aktivis PMII berunjuk rasa di depan kantor Bupati Probolinggo. (foto: Ali Yak'lu).

Dinilai Gagal Kelola APBD, PMII Probolinggo Demo Kantor Bupati

Kraksaan,- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo menggelar demonstrasi, Kamis (15/6/2023). Unjuk rasa dengan tajuk ‘Catatan Hitam Pemerintah Kabupaten Probolinggo’ itu digelar di depan kantor bupati, Jl. Panglima Sudirman, Kota Kraksaan.

Dalam aksinya, massa menyebut Pemerintah Kabupaten Probolinggo gagal dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya. Pasalnya, dengan APBD yang nilainya Rp2 triliun lebih, Kabupaten Probolinggo terjerembab sebagai daerah termiskin keempat se-Jawa Timur.

“Dengan APBD sekitar Rp 2,4 triliun, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berhasil mengantarkan wilayahnya menjadi daerah termiskin nomor empat,” kata koordinator aksi, Abdul Rozak dalam orasinya.

Rozak melanjutkan, dalam tujuh tahun terakhir terhitung sejak tahun 2016 hingga 2022, APBD Kabupaten Probolinggo serapannya lebih banyak diperuntukkan untuk para birokrasi.

“Anggarannya lebih banyak dinikmati oleh plat merah (pemerintah, red) daripada untuk rakyat. Apalagi baru-baru ini, pemerintah berbelanja sejumlah mobil dinas untuk pejabat,” kecamnya.

Rozak pun mendoakan, pemerintah daerah dapat segera terbuka hatinya untuk lebih mementingkan urusan rakyat. Ia juga meminta Wabup Probolinggo HA. Timbul Prihanjoko dan Sekretaris Daerah (Sekda) Ugas Irwanto, keluar untuk menemui massa.

“Kami ingin Wabup dan Sekda keluar menemui dan berdialog dengan kami, bukan kami yang masuk ke dalam. Karena kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis pada Pukul 13.40 WIB, baik Wabup maupun Sekda Probolinggo masih belum keluar menemui massa aksi. Massa aksi pun terus berorasi seraya menunggu keduanya keluar dari kantor bupati. (*)

Editor: Mohamad S
Publisher: Zainul Hasan R

Baca Juga  Digarap Seminggu, Spot Selfie Desa Sariwani Diresmikan Bupati

Baca Juga

Pemkab Lumajang Kebut Normalisasi Kawasan Terdampak Banjir Lahar Hujan Semeru

Lumajang,- Proses normalisasi kawasan terdampak banjir lahar hujan Gunung Semeru terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) …