PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
KRAKSAAN,- Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Probolinggo dipastikan tetap digelar meskipun terdapat beberapa wilayah zona merah dan zona orange terkait penyebaran Covid-19 dalam beberapa hari terakhir.
Hal tersebut setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menerima rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan pilkades dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rekomendasi itu tertuang dalam Nomor 141/0714/BPD tanggal 9 Februari 2022. Ini merupakan tindak lanjut dari Surat Plt Bupati Probolinggo Nomor 140/571/426.114/2021 tanggal 30 Januari 2022 hal Data Pilkades Serentak Kabupaten Probolinggo Tahun 2022.
Dalam rekomendasi itu disebutkan pemkab telah memenuhi seluruh aspek yang tercantum dalam instrumen kesiapan pelaksanaan pilkades sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.
Oleh karena itu, untuk memenuhi Permendagri, ada penyesuaian jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) per Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling banyak 500 orang. Hal itu merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tanggal 10 Desember 2020 tentang Jumlah Pemilih di TPS saat Pandemi Covid-19.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto mengatakan, dengan rekomendasi tersebut, bisa dipastikan jika pilkades serentak yang akan diikuti 250 desa akan tetap digelar setelah persyaratan sudah memenuhi unsur.
“Alhamdulillah, berarti kita sudah mendapatkan izin setelah Kemendagri mendapatkan laporan terkait dengan beberapa persiapan yang dilakukan oleh Pemkab Probolinggo. Tentunya izin ini setelah melihat parameter sebagai syarat itu terpenuhi,” kata Heri, Kamis (10/2/2022).
Dengan adanya rekomendasi tersebut, lanjut Heri, dipastikan 17 Pebruari 2022 pilkades serentak bisa dilaksanakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada kebijakan lain sehingga tetap tidak boleh menggampangkan.
“Tetap waspada. Ketua KPPS juga kita sampaikan untuk membantu pemerintah mengingatkan para calon, para tim sukses dan para pendukung agar tetap patuh pada protokol kesehatan, terutama dalam pemakaian masker,” tutur mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) ini. (*)
Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah
