Lumajang,– Sebagai wujud komitmen dalam meringankan beban biaya pendidikan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,9 miliar pada tahun 2026.
Alokasi dana ini ditujukan untuk membiayai program seragam gratis yang akan mendistribusikan bantuan kepada sekitar 11 ribu siswa baru di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri.
Saat ini, program yang dinanti-nanti oleh para orang tua murid tersebut masih berada dalam tahap perencanaan matang sebelum nantinya memasuki proses lelang resmi.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, mengonfirmasi bahwa bantuan seragam gratis akan mencakup seluruh siswa baru di sekolah negeri yang berada di bawah kewenangan dinas terkait.
“Kami siapkan anggaran sekitar Rp 4,9 miliar, nanti akan cover siswa baru di SD maupun SMP negeri yang jadi kewenangan Dinas Pendidikan,” ujar Patria Kamis (16/7/26).
Menurut Patria, keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam dua tahun terakhir memaksa pemerintah daerah untuk menetapkan skala prioritas.
“Untuk tahun ini, intervensi bantuan baru bisa difokuskan pada sekolah negeri sehingga belum ada keterlibatan sekolah swasta dalam program ini,” tegasnya.
Mengenai aspirasi terkait siswa kurang mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta, Patria menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan penyelenggaraan pendidikan gratis di sekolah negeri berjalan optimal.
“Sebab kehadiran pemerintah daerah diwujudkan melalui intervensi pembiayaan seragam guna menekan pengeluaran awal tahun ajaran baru bagi para wali murid,” beber Patria.
Pemkab Lumajang menargetkan agar program ini dapat segera direalisasikan dan seragam bisa langsung dibagikan kepada para siswa baru dalam waktu dekat.
Sebelum pengadaan massal dimulai, pihaknya akan melakukan transparansi publik dan peninjauan pasar secara cermat.
“Sebentar lagi kita mau umumkan ke publik sekaligus survei harga,” pungkas Patria menutup penjelasannya.
Melalui langkah terukur ini, Pemkab Lumajang berharap proses pengadaan dapat berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di daerah. (*)
