Lumajang,- Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Lumajang, Senin (22/6/26) pagi.
Massa yang terdiri dari mitra MBG, petani, nelayan, peternak ayam, dan peternak telur itu menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis sembari meminta pemerintah memperbaiki tata kelolanya.
Koordinator aksi, Novi Sanjaya, mengatakan kegiatan tersebut bukan ditujukan untuk menolak maupun menyerang pihak tertentu.
Menurut dia, aksi itu murni merupakan penyampaian aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang selama ini terlibat dalam rantai pasok program MBG.
“Kami tidak melawan siapa pun dan tidak menyerang siapa pun, ini murni aspirasi masyarakat. Kami mengusulkan agar MBG tetap dilanjutkan, tetapi tata kelolanya diperbaiki dan ekonomi rakyat kecil tetap dilindungi,” kata Novi.
Menurutnya, persoalan utama yang muncul bukan terletak pada program MBG, melainkan pada aspek pengelolaannya. Salah satu yang disoroti adalah belum adanya standar menu yang seragam di tingkat nasional.
Novi mengatakan pemerintah perlu menyusun bank menu nasional yang memuat standar komposisi, gramasi, kandungan gizi, hingga pengaturan terkait alergi makanan.
Ketiadaan standar tersebut, sambungnya, membuat pelaksana program MBG di berbagai daerah memiliki penafsiran yang berbeda-beda.
Selain itu, massa juga menyoroti tata kelola keuangan program yang dinilai belum memiliki pedoman teknis yang baku. Akibatnya, muncul perbedaan interpretasi dalam proses pelaksanaan maupun pemeriksaan administrasi.
“Kami meminta adanya juknis yang jelas terkait tata kelola keuangan sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi antara pelaksana, auditor, maupun lembaga pengawas” beber dia.
Dampak Ekonomi Signifikan
Dalam aksi tersebut, Novi juga menyampaikan bahwa program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar di Kabupaten Lumajang. Saat ini terdapat 87 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lumajang yang aktif beroperasi.
Ia menilai, setiap SPPG mempekerjakan sekitar 50 tenaga kerja. Dengan jumlah tersebut, ribuan keluarga disebut menggantungkan penghasilannya pada program MBG.
“Belum termasuk petani, pemasok bahan pangan, hingga pekerja yang terlibat dalam rantai distribusi,” sampainya.
Ia menambahkan, kebutuhan bahan baku program tersebut juga membuka pasar bagi hasil pertanian lokal. Salah satunya kebutuhan buah yang mencapai ribuan porsi per hari di setiap dapur MBG.
Atas dasar itu, aliansi meminta Presiden Republik Indonesia, Badan Gizi Nasional, dan pemerintah pusat tetap melanjutkan program MBG dengan melakukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh.
“Kami juga mengusulkan keterlibatan akademisi dan perguruan tinggi dalam proses pengawasan, pendampingan, pelatihan, serta penelitian untuk mendukung pengembangan program berbasis data,” tuturnya.
Respons DPRD
Ketua DPRD Lumajang, Oktafiyani, mengatakan lembaganya menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan massa. Ia menyebut, DPRD memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti setiap masukan dari masyarakat.
“Kami ini perwakilan masyarakat, sehingga apa yang menjadi aspirasi mereka tentu kami dengarkan dan kami respons dengan baik,” cetus Okyta.
Ia menyampaikan, aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program MBG. Sebaliknya, masyarakat justru meminta agar program tersebut dievaluasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Dikatakan Oktafiyani, berbagai sektor ekonomi di Lumajang telah merasakan dampak dari pelaksanaan program tersebut, mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga peternak.
“Nah yang disampaikan tadi bukan penolakan MBG, tetapi evaluasi terhadap MBG. Evaluasi itu penting untuk penataan yang lebih baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas, bukan hanya segelintir pihak,” pungkasnya. (*)
