Lumajang,- Bupati Lumajang, Indah Amperawati memastikan tidak ada ruang bagi praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lumajang.
Ia mengingatkan seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan tugas sesuai aturan dan tidak memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi.
Peringatan itu disampaikan Indah saat menanggapi pelaksanaan program MBG yang saat ini telah berjalan di berbagai wilayah di Kabupaten Lumajang.
Indah mencontohkan pencopotan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebagai bukti bahwa pemerintah tidak tebang pilih dalam memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan penyimpangan.
“Sekelas Kepala BGN saja dicopot, apalagi hanya sekedar Kepala SPPG, itu saja yang harus diingat,” kata Indah, Rabu (10/6/2026).
Menurut dia, kepala SPPG tetap diperbolehkan memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dijalankan sepanjang tidak melanggar aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BGN.
Namun, ia menegaskan tindakan yang merugikan masyarakat maupun menyimpang dari tujuan program tidak akan ditoleransi.
Saat ini terdapat 55 SPPG atau dapur MBG yang telah beroperasi di Kabupaten Lumajang. Dari jumlah tersebut, enam dapur tengah disuspend oleh BGN karena Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki dinilai tidak memenuhi standar kelayakan.
Selain melakukan pengawasan melalui perangkat daerah terkait, Indah mengaku telah menginstruksikan seluruh camat dan lurah di 21 kecamatan untuk ikut memantau pelaksanaan program MBG di wilayah masing-masing.
Menurutnya, selama ini berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan MBG kerap disampaikan langsung kepadanya melalui pesan WhatsApp. Aduan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah daerah dalam memastikan kualitas layanan program tetap terjaga.
“Mudah-mudahan ke depan pengaduan yang masuk melalui WhatsApp saya semakin berkurang dan habis,” ujar Indah. (*)
