Jakarta,- Fraksi Partai Golkar DPR RI menyoroti lebarnya kesenjangan antara kebutuhan riil biaya pendidikan dengan besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Perbedaan itu dinilai menjadi alasan mendesak untuk menyusun standar harga satuan pendidikan sebagai dasar kebijakan pembiayaan yang lebih tepat sasaran.
Isu tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk Optimalisasi Harga Satuan Pendidikan sebagai Dasar Penetapan Biaya Pendidikan yang Layak dan Berkeadilan di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/7/26).
Seminar mempertemukan akademisi, praktisi, pemerhati pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas konsep harga satuan pendidikan sebagai pijakan penyusunan kebijakan pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, mengatakan pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari investasi yang memadai di sektor pendidikan.
Namun, menurut dia, besarnya anggaran pendidikan yang selama ini dialokasikan melalui APBN perlu diukur efektivitasnya terhadap peningkatan mutu pendidikan.
“Kalau seorang individu ingin maju, tidak ada cara lain selain mengintervensi pendidikan. Kita harus jujur melihat apakah anggaran pendidikan yang ada sudah benar-benar berdampak terhadap kualitas pendidikan atau belum,” kata Sarmuji.
Dalam paparannya, Sarmuji mengungkapkan hasil perhitungan awal Fraksi Partai Golkar menunjukkan kebutuhan riil biaya pendidikan diperkirakan mencapai sekitar Rp18 juta per siswa setiap tahun.
Sementara itu, dana BOS yang diterima saat ini rata-rata hanya sekitar Rp900 ribu per siswa per tahun atau sekitar lima persen dari kebutuhan tersebut.
“Selisih yang cukup lebar itu, menjadi dasar perlunya penyusunan standar harga satuan pendidikan agar kebijakan pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan,” jelasnya.
Ketua Panitia Seminar Nasional, H. Muhamad Nur Purnamasidi, mengatakan hasil pembahasan seminar akan menjadi salah satu bahan masukan bagi Komisi X DPR RI dalam proses penyusunan kodifikasi tiga undang-undang di bidang pendidikan.
“Kami berharap berbagai gagasan dan rekomendasi yang lahir dari seminar ini dapat memperkaya penyusunan regulasi pendidikan sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat sistem pendidikan nasional,” ujar anggota Komisi X DPR RI dari daerah pemilihan Jember-Lumajang itu.
Ia menambahkan, Fraksi Partai Golkar akan terus mengawal lahirnya kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih proporsional sehingga seluruh peserta didik memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
“Fraksi Partai Golkar berkomitmen memperjuangkan kebijakan pembiayaan pendidikan yang proporsional dan berkeadilan,” bebernya. (*)
