Jember,- Sekitar 90 ribu kepala keluarga (KK) di Kabupaten Jember tercatat masuk kategori kemiskinan ekstrem atau desil 1.
Data ini menjadi perhatian serius Bupati Jember Muhammad Fawait, yang mendorong keterlibatan aktif PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Perum Perhutani dalam penanganan kemiskinan, khususnya di wilayah pinggiran hutan dan perkebunan.
“Kita punya dua BUMN besar di sini. Keberadaan mereka kami harapkan bisa memberikan bantuan untuk mengurai kemiskinan yang banyak menumpuk di pinggir perkebunan dan hutan. Jember sedang berikhtiar menuju target nol persen kemiskinan ekstrem tersebut,” ujar Fawait, usai menjadi narasumber kunci dalam diskusi bertema Kemiskinan Ekstrem di Lahan Produktif, Siapa yang Bertanggung Jawab? di Gedung Soedjarwo, Universitas Jember, Senin (13/4/26).
Menurutnya, kemiskinan ekstrem di Jember memiliki pola yang spesifik, yakni terkonsentrasi di kawasan sabuk hijau yang berbatasan langsung dengan lahan perkebunan dan kehutanan.
Warga di wilayah ini kerap tidak memiliki akses langsung terhadap sumber daya ekonomi di sekitarnya.
Sebagai solusi, ia mendorong optimalisasi program hutan sosial. Terdapat sekitar 36–38 ribu hektare lahan yang berpotensi dikelola masyarakat secara legal.
Ia meminta agar akses tersebut diprioritaskan bagi warga miskin ekstrem yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
“Kami minta agar pengelolaan hutan sosial ini benar-benar diprioritaskan bagi masyarakat pinggir hutan yang masuk kategori miskin ekstrem, supaya manfaatnya tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, Fawait juga menyoroti keberadaan lahan tidak produktif milik PTPN. Ia mendorong pemanfaatan lahan tersebut dengan melibatkan pihak ketiga, dengan syarat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
Untuk lahan di kawasan perkotaan, pemanfaatannya diarahkan pada penguatan sektor ekonomi informal.
Kondisi kemiskinan ekstrem di lapangan, lanjutnya, menunjukkan masih banyak warga yang bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan harian tanpa kepastian ekonomi jangka panjang.
“Meskipun penurunan kemiskinan kita termasuk yang tercepat kedua di Jawa Timur dan tercepat pertama di wilayah Tapal Kuda, saya tidak merasa cukup puas. Masih ada masyarakat kita yang masuk kategori sangat miskin,” imbuhnya.
Ia menegaskan, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan, tetapi harus berbasis pada akses ekonomi yang berkelanjutan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan pemerintah pusat menjadi kunci.
“Pemkab perlu dilibatkan lebih dalam, agar data kemiskinan yang kami miliki bisa menjadi acuan dalam pemberian hak kelola lahan dan intervensi ekonomi,” tutup Fawait. (*)
