Lumajang,- Kelangkaan pupuk bersubsidi masih menjadi persoalan klasik di Kabupaten Lumajang. Seperti yang dikeluhkan oleh sejumlah petani di Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe.
Informasi yang dihimpun, hampir 75 persen petani di Desa Pasrujambe mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal, pupuk bersubsidi sangat dibutuhkan saat masa tanam.
“Gimana ini pemerintah kok tambah ugal-ugalan. Pupuk langka, saat ditanya ke kios, pupuknya sudah habis. Padahal dimasa tanam beberapa bulan lalu, saya belum mengambil jatah saya. Masak sudah 6 bulan kios tidak dapat jatah pupuk lagi,” kata petani di Desa Pasrujambe, Saiful.
Menanggapi hal itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Kabupaten Lumajang, Ishak Subagio menyebut, persoalan pupuk tani, harus direncanakan secara optimal oleh pemerintah daerah lewat Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Lumajang.
Dalam perencanaan tersebut, jelas Ishak, sudah jelas tergambar arah pembangunan pertanian secara sistematis dan terus menerus lengkap dengan sasaran capaiannya.
Disisi lain, Pemkab Lumajang sudah merilis sebuah program bertajuk Aksi Gerakan Pemupukan Organik dan Benih unggul Bersertifikat (SIGARPUN BULAT), yang hingga kini tidak pernah jelas pencapaiannya.
“Padahal, program yang sudah dirilis pada 10 tahun silam belum berhasil. Jikalau program itu berhasil, maka petani Lumajang tidak akan mengalami kesulitan pupuk dan yang pasti kesehatan tanah disini sudah kembali normal, hasil akhirnya produktivitas petani akan naik,” ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lumajang Bukasan menyerukan agar pemerintah daerah tidak membuat petani nestapa dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Ayolah, jangan persulit petani, kalau pupuk terus-terusan sulit kayak gini gimana?,” kecam politisi PDI Perjuangan ini. (*)
Editor: Mohamad S
Publisher: Moh. Rochim
