PRIHATIN: Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, Abd. Muhaimin Iskandar, mengaku prihatin jika presiden memihak dan ikut kampanye dalam pemilu. (foto: Moh. Rois)

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Kampanye, Muhaimin Beri Komentar ‘Pedas’ Begini

Pasuruan,- Calon wakil presiden nomor urut satu, Abdul Muhaimin Iskandar menanggapi pertanyaan Presiden Joko Widodo yang menegaskan kalau dirinya selaku kepala negara boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilihan Umum 2024.

Muhaimin menyebut bahwa presiden adalah pemimpin tertinggi dalam berbagai aspek, termasuk konstitusi, kemanusiaan, dan keberagaman budaya, yang harus dijaga marwahnya dengan sungguh-sungguh.

Ia menyatakan kekhawatirannya atas dampak keberpihakan presiden dalam kampanye, meskipun mengakui bahwa hal itu adalah hak prerogatifnya.

“Saya sangat sedih mendengar presiden akan kampanye. Meskipun itu hak beliau, kita perlu menjaga marwah kepemimpinan, karena keberpihakan bisa mengganggu hal tersebut,” ujar Cak Muhaimin saat menghadiri Haul Mbah Abu Amar Khotib Di Pondok Pesantren Ar-Raudlo Berbaur, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Rabu (24/1/24) malam.

Ketika dimintai tanggapan terkait pandangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan tidak ada larangan hukum terhadap presiden mendukung salah satu paslon, Muhaimin menyatakan bahwa secara hukum memang tidak ada yang salah.

Namun, ia menekankan pentingnya penilaian masyarakat terhadap tindakan tersebut. “Jadi biar masyarakat yang menilai,” tegas politisi yang juga Ketua Umum PKB ini.

Dikutip dari cnbcIndonesia.com, pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Saat itu Jokowi menjawab pertanyaan wartawan yang mempertanyakan menteri bisa menjadi tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Menurut Jokowi, hak demokrasi, hak politik setiap warga negara sama, menteri sama saja. Bahkan presiden itu boleh kampanye dan boleh memihak.

Tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Menurutnya menteri dan presiden merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. (*)

 

 

Baca Juga  Duet dengan Cak Imin, Pengasuh Ponpes Al-Yasini Minta Warga tak Ragu Pilih Anies

Editor: Mohammad S

Publisher: Moh. Rochim

Baca Juga

Ingin Maju Pilwali Kota Pasuruan via Jalur Independen? Ini Syarat Minimal Dukungan yang Harus Dipenuhi

Pasuruan,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan menggelar sosialisasi mengenai syarat minimal dan sebaran dukungan …