PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
Lumajang,- Musim tanam kedua tanaman padi di Kabupaten Lumajang tak sebaik musim tanam pertama. Kuantitas dan kualitas hasil panen dinilai menurun drastis.
Ketua DPC HKTI Lumajang, Iskhak Subagio menyebut, salah satu penyebab menurunnya hasil tanaman padi lantaran kondisi tanah yang tidak baik. Unsur hara tanah sudah kurang ideal sehingga berpengaruh terhadap kesuburan tanah.
Iskhak memaparkan, kandungan bahan organik tanah rata rata tinggal 1,5 persen dari baku minimal 5 persen. Sementara tingkat keasaman tanah tersisa 3 – 3,5 persen dari normalnya 7 persen.
“Kalau kondisi ini dibiarkan maka produktivitas lahan pertanian dipastikan akan turun dan tentu petani akan semakin terpuruk,” kata Iskhak, Senin (13/3/23).
Terobosan utama yang perlu segera dilakukan petani, terang Iskhak, adalah menggalakkan pemakaian pupuk organik. Tujuannya, untuk pembenahan tanah agar kualitas dan kadar unsur haranya kembali normal.
“Ini mutlak dilakukan sebagai intervensi pemerintah terhadap sektor pertanian, tetapi kembali lagi karena sektor pertanian bukan urusan wajib maka anggaran yang disiapkan relatif kecil,” paparnya.
Inilah yang menurut Iskhak jadi pemicu program aksi pemupukan organik dan benih unggul bersertifikat (SIGARPUN BULAT) yang digadang-gadang Dinas Pertanian Lumajang, penerapannya tidak maksimal.
“Makanya kami HKTI sangat getol mengawal petani untuk berusaha tani yang berbasis ramah lingkungan dengan aplikasi berbagi jenis pupuk organik, output yang akan kami capai adalah kemandirian petani di sektor pupuk,” jelasnya.
Iskhak mengaku pihaknya tetap akan mengawal distribusi pupuk subsidi dengan harapan agar sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, pupuk bisa dijangkau dengan mudah oleh petani.
“Jka pupuk subsidi diselewengkan, berati kita mendzolimi petani yang sudah tidak tentu nasibnya. Kami berharap dinas perdagangan juga bisa memfasilitasi adanya resi gudang, agar saat harga jatuh petani bisa menunda jual padinya, sehingga pendapatan petani jadi layak,” terangnya.
Dijelaskannya, kondisi ini justru bertolak belakang dengan target pemerintah yang ingin mencapai swasembada pangan. Selain kestabilan harga pangan, kesejahteraan petani juga menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi.
“Pemerintah harus mengatasi persoalan ini dengan solusi nyata yang bisa diimplementasikan. Pemerintah harus memberikan edukasi untuk peningkatan kapasitas para petani dan juga penguasaan teknologi pertanian. Penguasaan teknologi pertanian sebaiknya juga diikuti dengan revitalisasi alat-alat pertanian,” urainya.
Selain itu, imbuh Iskhak, pemerintah juga harus membenahi rantai distribusi pangan yang panjang. “Panjangnya rantai distribusi membuat petani tidak bisa menikmati harga mahal komoditas yang ada di tingkat konsumen,” pungkasnya. (*)
Editor: Mohamad S
Publisher: Zainul Hasan R
