PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
Lumajang,- Sebagai langkah awal dalam penyusunan program tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024 di gedung PKK, Kamis (2/2/2023).
Kepala Bapepeda Lumajang Retno Wulan Andari menjelaskan, pelaksanaan forum konsultasi publik ini merupakan rangkaian proses musyawarah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024.
“Tujuannya adalah menampung berbagai masukan dan usulan dalam rancangan RPD dan rancangan awal RKPD Lumajang 2024,” ujar Kepala Bappeda Lumajang, Retno, Kamis (2/2/2023).
Dalam forum ini, lanjutnya, rancangan RPD telah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
“Serta bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan untuk daerah otonomi baru,” jelasnya.
“Sedangkan dalam forum konsultasi publik untuk RKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017,” imbuh Retno.
Ia berharap, sinergi dan kerjasama yang kuat dari seluruh komponen termasuk pemerintah, lintas sektoral dan masyarakat terjalin agar perencanaan pembangunan daerah bisa berjalan dalam satu sisi, satu kebijakan yang solid dalam sebuah kekompakan.
“Semoga dengan kita berdiskusi dan musyawarah ini bisa mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan penyusunan Rancangan Awal RKPD,” harapnya.
Dalam forum tersebut, dilahirkan 6 program kerja prioritas yang akan dicanangkan pada tahun 2024, meliputi:
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan.
- Penataan ruang perkotaan yang berkualitas.
- Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Peningkatan pendukung sarana dan prasarana kualitas SDM.
- Pengembangan sarpras pendukung penerangan e-Government.
- Optimalisasi sarpras penunjang kelancaran pelaksanaan pemilu dan pilkada. (*)
Editor: Mohamad S
Publisher: Zainul Hasan R
