PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Asa wisatawan dan para pelaku wisata agar wisata Gunung Bromo kembali dibuka segera terealisasi. Destinasi internasional tersebut bisa dibuka pada pekan depan, jika rekomendasi dari 4 kepala daerah penyanggah bromo turun.
Wacana itu menguap setelah Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari menandatangani Standart Operasional Prosedur (SOP) reaktifasi wisata Bromo pada Selasa (21/72020) bersama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) selaku pengelola wisata.
Persetujuan SOP diteken Tantriana Sari di rumah dinas Rumah Dinas Bupati Probolinggo Jalan Ahmad Yani, Kota Probolinggo, disaksikan Plh. Kepala Bidang PTN Wilayah 1 BB TNBTS, Sarmin; Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud), Sugeng Wiyanto; dan Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Probolinggo Yulius Christian.
“Saya sepakat dengan SOP kunjungan wisata alam di TNBTS, dan menjadi harapan bersama perlu adanya sinergitas yang baik dengan pelaku wisata dan masyarakat agar bisa diberlakukan secara ketat dan terukur,” kata Tantriana.
Tantriana meminta, semua elemen masyarakat ikut disiplin menerapkan SOP saat wisata Gunung Bromo kembali dibuka. Jangan sampai, imbuh dia, kawasan wisata BB TNBTS justru menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
“Prinsip kehati-hatian harus selalu ditekankan agar tak menjadi klaster penyebaran virus corona. Tentu perlu ketelatenan dan kesabaran dalam menjalankan aturan tersebut,” wantinya.
Plh. Kabid PTN Wilayah 1 Sarmin menjelaskan, setelah disepakati bersama SOP reaktivasi kunjungan wisata di wilayah BB TNBTS, pihaknya tinggal menunggu rekomendasi dari empat daerah yaitu Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Pasuruan dan Malang.
Ia menargetkan, pekan depan rekomendasi dari empat kepala daerah penyanggah bromo sudah tuntas. Rekomendasi dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan saat BB TNBTS rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),”
“Nantinya (rekomendasi) akan diteruskan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” papar Sarmin. (*)
Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT
