Didemo Nelayan Probolinggo Soal SIPI, Ini Kata Khofifah

PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Kedatangan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa ke Kota Probolinggo, Minggu (28/7) diwarnai demontrasi para nelayan. Didominasi emak-emak, mereka berharap di Jawa Timur khususnya Kota Probolinggo mendapatkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

Mereka melakukan aksi di depan pintu masuk UPT Pelabuhan Perikanan Mayangan setelah menyambut gubenur. Hari itu hubernur datang ke Probolinggo untuk memperingati pun yucak Hari Lingkungan Hidup se-Dunia. Sejumlah poster mereka tunjukkan seperti “SIPI Jateng Keluar, Jatim Kapan”.

Seorang nelayan Munifah (40) mengaku, membutuhkan SIPI. Pasalnya dengan belum terbitnya SIPI suaminya merasa tak aman dalam mencari ikan.

“Ini di Jawa Tengah keluar, kenapa di Jatim khususnya Probolinggo tidak keluar. Makanya mumpung Ibu Gubernur datang kita aspirasikan soal SIPI ini,” ujarnya di hadapan awak media.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Nelayan Probolinggo, Zainul Fathoni mendesak agar SIPI diterbitkan sehingga para nelayan bisa nyaman dalam menangkap ikan. Pasalnya sejak 2015 sekitar 100-an nelayan tak mendapatkan SIPI.

Dikatakan tanpa SIPI nelayan cantrang tak dapat berlayar jauh. “Kami berharap SIPI dikeluarkan agar nelayan tak resah saat mencari ikan di laut,” kata Zainul.

Menanggapi hal itu, Gubernur Khofifah mengatakan, keluhan nelayan soal SIPI  sudah disampaikan saat rapat koordinasi dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kami sadari itu sudah dibahas dalam rakor di pusat. Saya sempat usul apa bisa dilakukan per daerah tetapi banyak hal yang harus dikaji baik sertifikasinya. Apalagi petugas pusat juga terbatas tenaganya,” ujar mantan Mensos ini.

Gubernur meminta, nelayan bersabar sebentar, soal masalah inis edang dikaji semua pihak, termasuk melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan serta perwakilan nelayan. (*)

 

Baca Juga  Atasi Covid-19, Pemkot Probolinggo Tambah Anggaran Jadi Rp57 Miliar

 

Penulis: Rahmad Soleh

Editor: Ikhsan Mahmudi

Baca Juga

Belanja Kepegawaian Masih Diatas 30 Persen, Pemkab Lumajang Batasi Rekrutmen Tenaga PPPK

Lumajang,- Belanja kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang masih diatas 30 persen. Pemerintah kota …