Probolinggo,- Enam fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Senin (16/11/26).
Sorotan utama mencakup penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, pemerataan pembangunan, dan transparansi pengelolaan anggaran.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhammad Zubaidi. Hadir pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Ugas Irwanto, perwakilan Forkopimda, serta sejumlah pejabat Pemkab Probolinggo.
Naskah pandangan umum fraksi-fraksi tersebut diserahkan secara simbolis oleh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo, kepada Sekda Ugas Irwanto yang mewakili Bupati Probolinggo, Gus Haris, dari unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Fraksi Partai Golkar meminta APBD 2027 disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Prioritasnya meliputi penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, serta pemerataan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan desa.
Partai Golkar juga mendorong penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan melalui dukungan sarana produksi serta penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.
Untuk pendapatan, optimalisasi PAD diharapkan lewat digitalisasi perpajakan, pengelolaan aset daerah, dan pengembangan UMKM tanpa menambah beban masyarakat.
Partai berlambang pohon beringim itu juga turut meminta percepatan pengisian jabatan kosong di lingkungan OPD agar pelayanan publik optimal.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Dengan target pendapatan Rp2,19 triliun, PKB meminta strategi peningkatan PAD yang konkret dan terukur.

PKB juga mempertanyakan upaya pemerintah daerah menjaga kesinambungan program prioritas RPJMD 2025–2029 di tengah kebijakan efisiensi anggaran pusat.
Fraksi ini meminta pengukuran manfaat kegiatan perangkat daerah, transparansi penyesuaian dana transfer, serta evaluasi pelatihan dan kegiatan agar berdampak nyata.
Fraksi Partai Gerindra menyoroti dominasi pendapatan transfer yang mencapai sekitar 78 persen dari total pendapatan daerah.
Partai Gerindra mendorong optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat kecil, disertai efisiensi belanja operasional dan pemerataan infrastruktur di seluruh kecamatan.
Fraksi ini juga menekankan penguatan pertanian dan ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Selanjutnya Partai Gerindra meminta penjelasan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp65 miliar dan berharap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Adapun Fraksi Partai NasDem menitikberatkan pada proporsi belanja dan efektivitas penggunaan anggaran.
Partai NasDem mencermati belanja pegawai sebesar Rp944,63 miliar, sementara belanja modal direncanakan sekitar Rp150 miliar.
Fraksi ini meminta pengendalian belanja birokrasi, termasuk perjalanan dinas, makanan dan minuman rapat, penyelenggaraan acara, dan honorarium.
NasDem juga meminta evaluasi dampak ekonomi Seven Lakes Festival 2025 dan Seven Beaches Festival 2026, yang mencakup penggunaan anggaran, jumlah kunjungan wisatawan, transaksi UMKM, dan manfaat ekonomi setelah kegiatan selesai.
Transparansi hibah dan bantuan sosial serta pemerataan pelayanan dasar turut menjadi perhatian partai pemilik 8 kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo ini.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong penguatan kemandirian fiskal di tengah tantangan penurunan transfer pusat.
Fraksi ini menilai belanja modal sekitar Rp150 miliar, atau sekitar 6,7 persen dari total belanja, perlu diarahkan secara selektif untuk mendukung infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat.
Partai berlambang banteng moncong putih menekankan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta penguatan dukungan bagi UMKM, pertanian, dan ekonomi kerakyatan.
Fraksi ini meminta penjelasan penggunaan SiLPA Rp52,5 miliar, alokasi bantuan keuangan desa, kesejahteraan PPPK, dan kesiapan anggaran mitigasi bencana.
Sementara fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti perbedaan angka pendapatan dan belanja dalam RAPBD 2027 dengan dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati.
PPP meminta penjelasan atas selisih anggaran hampir Rp200 miliar dan perbedaan target PAD sekitar Rp26 miliar.
Partai berlambang Ka’bah, juga meminta penjelasan sinkronisasi 278 program prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten selama ini.
Fraksi ini turut menanyakan penyertaan modal BUMD, kepemilikan lahan dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta tujuan dan sumber pembiayaan Seven Beaches Festival 2026. (*)












