Pasuruan,- Rencana pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan untuk membiayai tiga proyek pembangunan pada 2027 mengalami perubahan.

Dari pengajuan awal sebesar Rp363 miliar, DPRD Kabupaten Pasuruan akhirnya hanya menyetujui pinjaman Rp250 miliar yang difokuskan untuk pembangunan RSUD Purwodadi.

Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (16/11/26). Dengan keputusan itu, plafon pinjaman berkurang Rp113 miliar dari usulan semula.

Dalam pengajuan awal, Pemkab Pasuruan mengusulkan pinjaman Rp363 miliar untuk tiga proyek. Masing-masing pembangunan RSUD Purwodadi sebesar Rp250 miliar, revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo Rp68 miliar, serta revitalisasi Pemandian Alam Banyu Biru Rp45 miliar.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto, menjelaskan, usulan tersebut kemudian dicermati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terutama dari sisi kemampuan fiskal dan prioritas pembangunan.

“Dalam tahapan pembahasan antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasuruan dilakukan pencermatan mendalam terhadap kapasitas fiskal daerah, rasio kemampuan pengembalian pinjaman minimal 2,5 kali, batas maksimal kumulatif pinjaman, serta urgensi prioritas pembangunan,” kata Agus saat membacakan laporan Banggar.

Hasil pembahasan menyepakati pengurangan plafon pinjaman sebesar Rp113 miliar. Dua proyek, yakni Pasar Wisata Cheng Hoo dan Pemandian Alam Banyu Biru, dikeluarkan dari skema pinjaman.

Dengan demikian, seluruh pinjaman Rp250 miliar hanya dialokasikan untuk pembangunan RSUD Purwodadi, yang berada di sisi barat laut wilayah Kabupaten Pasuruan.

“Disepakati penajaman alokasi dan efisiensi plafon pinjaman sebesar Rp113 miliar, di mana alokasi untuk Pasar Wisata Cheng Hoo dan Pemandian Alam Banyu Biru dikeluarkan dari skema pinjaman,” jelasnya.

Untuk pembangunan RSUD Purwodadi, pinjaman Rp250 miliar dibagi menjadi Rp246,25 miliar untuk konstruksi fisik gedung utama dan penunjang, serta Rp3,75 miliar untuk jasa konsultasi manajemen konstruksi

Agus menyebut rumah sakit tersebut direncanakan menjadi fasilitas kesehatan kelas C dengan bangunan lima lantai, kapasitas 171 tempat tidur, dan luas bangunan 28.475,49 meter persegi.

“Konstruksi fisik gedung utama dan penunjang sebesar Rp246 miliar 250 juta, serta jasa konsultasi manajemen konstruksi atau MK sebesar Rp3 miliar 750 juta,” paparnya.

Sementara itu, kebutuhan alat kesehatan, furnitur, dan persiapan operasional diperkirakan mencapai Rp193,14 miliar.

Anggaran tersebut tidak masuk dalam komponen pinjaman dan akan dipenuhi secara bertahap melalui APBD murni maupun BLUD selama periode 2027-2032.

“Kebutuhan alat kesehatan, furnitur, dan persiapan operasional senilai kurang lebih Rp193,14 miliar akan dibiayai secara bertahap melalui APBD murni atau BLUD periode 2027-2032, rata-rata kurang lebih Rp32 miliar per tahun,” terang Agus.

Dari sisi pengembalian, pinjaman tersebut memiliki tenor 10 tahun. Total kewajiban yang harus dibayar diproyeksikan mencapai Rp342,46 miliar, terdiri atas pokok pinjaman Rp250 miliar, bunga Rp89,96 miliar, dan biaya komitmen Rp2,5 miliar.

Agus menjelaskan, sumber pengembalian direncanakan berasal dari SiLPA BLUD tiga rumah sakit milik Pemkab Pasuruan, yakni RSUD Bangil, RSUD Grati, dan RSUD Purwodadi.

“Sumber pendanaan pengembalian berasal dari SiLPA tiga RSUD milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yakni SiLPA RSUD Bangil, RSUD Grati, dan RSUD Purwodadi dengan proporsi pembebanan yang disesuaikan secara bertahap setiap tahunnya,” ungkapnya.

Bupati Pasuruan, M Rusdi Sutejo, mengatakan pembangunan RSUD di wilayah selatan merupakan kebutuhan yang telah lama dinantikan masyarakat.

Selama ini, warga di kawasan tersebut harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di wilayah utara

“Selama ini warga di wilayah tersebut harus menempuh jarak yang cukup jauh dan waktu tempuh yang lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, rujukan, maupun penanganan gawat darurat di pusat pelayanan yang ada di wilayah utara Kabupaten Pasuruan,” ungkap Rusdi.

Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal dalam APBD membuat pinjaman daerah menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk mewujudkan pembangunan rumah sakit tersebut.

Proyek ini, klaim Rusdi, juga telah masuk dalam program prioritas RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029.

“Total kebutuhan anggaran yang dibutuhkan Rp250 miliar. Memang bukan jumlah yang kecil, namun kami yakini manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan,” ujarnya.

Rusdi mengakui, masa pengembalian pinjaman selama 10 tahun dengan masa tenggang 36 bulan akan melampaui sisa masa jabatan pemerintahan saat ini.

Karena itu, ia menyatakan perhitungan kemampuan keuangan daerah telah dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan rasio kemampuan pelunasan utang atau DSCR.

“Pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap tahunnya tidak akan mengganggu pelaksanaan belanja wajib daerah maupun penyediaan pelayanan dasar lainnya,” tegasnya.

Ia juga berkomitmen memastikan penggunaan dana pinjaman tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk menyampaikan laporan berkala kepada DPRD mengenai perkembangan proyek dan pembayaran angsuran.

“Keputusan yang kita ambil hari ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah warisan pembangunan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang, sebuah akses kesehatan yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya. (*)


Editor: Elha Hidayat

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.