Jember,- Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, memastikan empat tuntutan yang disampaikan ratusan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jember, Senin (15/6/26) sore, akan diteruskan kepada pemerintah pusat, DPR RI, dan Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Halim setelah menerima perwakilan massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Plus Jember dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Jember.
Menurut Halim, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama, yakni pengendalian krisis ekonomi melalui penurunan harga bahan pokok dan BBM, realokasi anggaran negara serta evaluasi program prioritas pemerintah.
Termasuk revisi Undang-Undang Polri dan penghentian kriminalisasi, serta revisi Undang-Undang TNI dan penghentian praktik militerisme di ruang sipil.
“Kami menerima aspirasi yang disampaikan teman-teman mahasiswa. Sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan kami sebagai lembaga perwakilan daerah, tuntutan ini akan kami teruskan kepada pemerintah pusat, DPR RI, maupun Presiden,” kata Halim.
Ia menjelaskan, dalam dialog yang berlangsung dengan mahasiswa, sejumlah program prioritas pemerintah turut menjadi pembahasan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Halim menilai aksi yang berlangsung di Jember merupakan bagian dari gelombang demonstrasi yang digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia dengan tuntutan yang relatif serupa.
“Hari ini hampir di seluruh Indonesia menggelar aksi yang tidak jauh berbeda. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang di tingkat pusat,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan DPRD Jember berkomitmen menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah pusat, terutama terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik.
Dengan diterimanya tuntutan tersebut, mahasiswa berharap aspirasi yang disampaikan dari daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional yang lebih berpihak kepada masyarakat. (*)
