Probolinggo,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 kalinya berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2021.
Opini tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur tahun anggaran 2021. WTP ini diraih Pemkab secara berturut-turut sejak tahun 2013 silam.
Hasil audit penilaian BPK tahun anggaran 2021 tersebut diserahkan kepada Plt Bupati Probolinggo HA. Timbul Prihanjoko dan Ketua DPRD setempat, Andi Suryanto Wibowo di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Selasa (17/5/2022) sore kemarin.
Turut serta dalam penerimaan opini WTP tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, Inspektur Tutug Edi Utomo, Kepala Badan Keuangan Daerah Dewi Korina serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Yulius Christian.
Plt Bupati Drs. HA. Timbul Prihanjoko mengaku, sangat bersyukur karena Kabupaten Probolinggo berhasil meraih opini WTP ke-9 kali secara berturut-turut. Tentunya ini adalah kerja keras semua pihak dan merupakan modal untuk terus mengabdi dan bekerja demi kesejahteraan masyarakat.
“Semoga raihan opini WTP ini menjadi penyemangat Pemkab Probolinggo untuk meningkatkan kinerja, tata kelola pengelolaan keuangan daerah dan memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo,” kata Timbul, Rabu (18/5/2022).
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo menyampaikan ucapan selamat untuk Pemkab Probolinggo atas diraihnya kembali opini WTP yang kesembilan kalinya secara berturut-turut. Diharapkan juga, hal tersebut menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi.
“Mudah-mudahan Kabupaten Probolinggo tahun depan tetap mempertahankan opini WTP ini sehingga bisa 10 kali berturut-turut dan begitu seterusnya. Harapan kami dengan saran dan pendapat dari BPK RI bisa ditindaklanjuti untuk kesejahteraan masyarakat agar menjadi lebih baik lagi,” tutur politisi Partai Nasdem ini.
Sementara Kepala Sekretariat BPK-RI Perwakilan Jawa Timur, Sigit Pratama Yudha mengatakan, opini yang diberikan BPK merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan.
“Kami berharap raihan opini WTP ini dapat terus dipertahankan di masa mendatang serta dapat mendorong jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel,” ujar Yudha saat menyerahkan hasil audit BPK anggaran 2021. (ADV)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Zainul Hasan R.
