Menu

Mode Gelap
Sidak Jembatan dan Irigasi Rusak, DPRD Desak Pemkab Jember Segera Bertindak Ingin Pajak Kendaraan Anda Dihapus? Simak Syarat dan Prosesnya di Lumajang Genjot Produksi Susu, Kementan Tebar 1.080 Sapi Perah Bunting ke 5 Wilayah di Jatim Pencarian Korban Insiden Perahu Pemancing di Lekok Masih Berlanjut, Tersisa Satu Hilang dan Akan Dilanjutkan Besok Balap Liar Berujung Maut di Paiton, 2 Pemotor Tewas usai Tabrak Elf Jatuh dari Motor, Pelajar SMA 1 Dringu Tewas Terlindas Truk

Ekonomi · 25 Feb 2020 07:06 WIB

DPRD Jatim Sebut Probolinggo Bukan Kabupaten Miskin


					DPRD Jatim Sebut Probolinggo Bukan Kabupaten Miskin Perbesar

MARON-PANTURA7.com, Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) yang menempatkan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah termiskin ke 4 di Jatim menuai polemik. Setelah disanggah oleh Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, kini giliran anggota DPRD Jatim angkat bicara.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jatim, Habib Mahdi mengatakan, seharusnya BPS lebih detil menelaah kondisi perekonomian di Kabupaten Probolinggo. Sebab menurut Mahdi, selama beberapa tahun terakhir sektor perekonomian di Kabupaten Probolinggo terus tumbuh.

“Perekokomian di Kabupaten Probolinggo terus tumbuh, baik dari sektor perkebunan, pertanian, pariwisata yang banyak bermunculan desa wisata hingga jumlah UMKM yang terus meningkat,” kata Mahdi, Selasa (25/2/2020).

Sampel terhadap 1.000 kepala keluarga (KK) yang digunakan BPS sebagai sumber data, sambung politisi PPP ini, tidak merepresentasikan kondisi rakyat Kabupaten Probolinggo secara keseluruhan.

“Kadang-kadang masyarakat kan tidak menyampaikan kondisi yang sebenarnya hanya karena mereka ingin mendapat bantuan. Maka tidak elok jika hanya melihat Kabupaten Probolinggo dari sampel yang sedikit,” urainya.

Mahdi menyebut predikat Probolinggo sebagai kabupaten termiskin ke 4 di Jatim bukan kondisi riil lapangan. “Coba bandingkan (perekonomian di Kabupaten Probolinggo) dengan kabupaten lain, seperti Ngawi dan Pacitan,” tandas politisi asal Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo ini.

Sebelumnya, Minggu (23/2/2020), Puput Tantriana Sari menyampaikan, rilis BPS soal kemiskinan di Kabupaten Probolinggo tidak betul. Sebaliknya kata Tantri, rakyat Kabupaten Probolinggo saat ini lebih makmur berdasarkan pendapatan per kapita penduduk.

“Tujuh belas koma sekian persen angka kemiskinan itu tidak betul. Karena rakyat Kabupaten Probolinggo satu juta seratusan jiwa, yang dipotret oleh BPS hanya tak sampai seribu KK (Kepala Keluarga, red). Yang artinya, potret itu tidak memotret secara riil masyarakat,” klaim bupati.

Berikut Kabupaten/Kota termiskin di Jatim versi BPS :
1.Kabupaten Sampang, dengan angka kemiskinan 20,71
2.Kabupaten Sumenep, dengan angka kemiskinan 19,48

  1. Kabupaten Bangkalan, dengan angka kemiskinan 18,9
  2. Kabupaten Probolinggo, dengan angka kemiskinan 17,76
  3. Kabupaten Tuban, dengan angka kemiskinan 14,58
  4. Kabupaten Ngawi, dengan angka kemiskinan 14,39
  5. Kabupaten Pamekasan, dengan angka kemiskinan 13,95
  6. Kabupaten Pacitan, dengan angka kemiskinan 13,67
  7. Kabupaten Bondowoso, dengan angka kemiskinan 13,33
  8. Kabupaten Lamongan, dengan angka kemiskinan 13,21. (*)


Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT


Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Sidak Jembatan dan Irigasi Rusak, DPRD Desak Pemkab Jember Segera Bertindak

15 Juli 2025 - 21:03 WIB

Genjot Produksi Susu, Kementan Tebar 1.080 Sapi Perah Bunting ke 5 Wilayah di Jatim

15 Juli 2025 - 19:20 WIB

Pedang Pora Sambut Kedatangan AKBP M. Wahyudin Latif di Polres Probolinggo

14 Juli 2025 - 16:40 WIB

Infrastruktur Belum Siap, Lumajang Absen dari Peluncuran Serentak Sekolah Rakyat

14 Juli 2025 - 15:36 WIB

Tidak Ada yang Dirumahkan, Bupati Lumajang Tegaskan Komitmen untuk Honorer R4

14 Juli 2025 - 09:03 WIB

PCNU Lumajang Tegaskan Sebagai Mitra Kritis dan Konstruktif Pemerintah

13 Juli 2025 - 18:02 WIB

Gandeng UJ, Pemkab Lumajang Operasi Gratis Bibir Sumbing

13 Juli 2025 - 16:27 WIB

Bupati Ikuti Fatwa MUI Soal Sound Horeg: Tidak Dilarang, Tapi Harus Dikendalikan

13 Juli 2025 - 15:30 WIB

Piodalan di Pura Mandhara Giri Semeru Agung Gerakkan Ekonomi Warga Senduro

13 Juli 2025 - 14:49 WIB

Trending di Ekonomi