Jember,- KAI Daerah Operasi (Daop) 9 Jember meningkatkan pengawasan di sepanjang jalur kereta api menyusul bertambahnya kasus temperan.

Pada 2026, tercatat 14 kejadian, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 12 kejadian.

Selain itu, kecelakaan kendaraan di perlintasan sebidang juga masih terjadi.

Berdasarkan data KAI Daop 9 Jember, sepanjang 2025 terdapat 19 kejadian kecelakaan yang melibatkan kendaraan dan kereta api. Sementara pada 2026, hingga 2 Oktober, tercatat 8 kejadian.

Pada 2025, Kabupaten Probolinggo menjadi wilayah dengan jumlah kecelakaan terbanyak, yakni 8 kejadian.

Berikutnya Kabupaten Banyuwangi dan Jember dengan masing-masing 4 kejadian, serta wilayah Pasuruan 3 kejadian.

Sedangkan pada 2026, kecelakaan tercatat di Kabupaten Probolinggo sebanyak 4 kejadian, Jember 3 kejadian, dan Lumajang 1 kejadian.

Meski jumlah kecelakaan di perlintasan menurun, jumlah korban meninggal dunia meningkat.

Pada 2025 tercatat 3 korban meninggal dunia, sedangkan pada 2026 sebanyak 5 korban.

Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan peningkatan kasus temperan menjadi perhatian perusahaan.

Menurutnya, keselamatan perjalanan kereta api membutuhkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan di sekitar jalur rel.

“Keselamatan perkeretaapian tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas KAI. Dibutuhkan kesadaran bersama, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar jalur kereta api. Peningkatan kejadian temperan dari 12 menjadi 14 kejadian harus menjadi perhatian kita semua,” kata Cahyo, Jumat (20/11/26).

Dia menjelaskan, jalur kereta api bukan tempat untuk aktivitas masyarakat dalam bentuk apapun.

Berjalan, bermain, duduk, mencari barang, hingga menggembala ternak di sekitar rel berisiko menyebabkan kecelakaan.

Kereta api, lanjut Cahyo, juga membutuhkan jarak pengereman yang panjang sehingga tidak dapat berhenti secara mendadak.

Untuk mencegah kecelakaan, KAI Daop 9 Jember meningkatkan patroli di titik rawan dan berkoordinasi dengan kepolisian serta aparat kewilayahan.

Sosialisasi keselamatan juga dilakukan bersama komunitas masyarakat secara masif dan berkala.

Pengawasan turut memanfaatkan teknologi drone untuk memantau kondisi jalur, terutama lokasi yang sulit dijangkau petugas.

Selain itu, patroli berkala dilakukan bersama unsur kepolisian, TNI, dan tokoh masyarakat di wilayah yang memiliki riwayat gangguan keamanan.

Gangguan yang menjadi perhatian meliputi pelemparan kereta api, pencurian aset perkeretaapian, serta aktivitas lain yang berpotensi mengganggu perjalanan.

Di perlintasan sebidang, KAI berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan untuk mengevaluasi kondisi perlintasan, termasuk lokasi yang belum terjaga dan membutuhkan fasilitas keselamatan tambahan.

Pemasangan rambu, pemeliharaan fasilitas, dan sosialisasi kepada pengguna jalan juga terus dilakukan.

Cahyo menambahkan, larangan beraktivitas di ruang manfaat jalur kereta api diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181. Sanksi pelanggarannya tercantum dalam Pasal 199.

Sementara itu, kewajiban pengendara untuk berhenti ketika sinyal peringatan berbunyi atau palang pintu mulai ditutup diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114. Ketentuan sanksinya terdapat dalam Pasal 296.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak menerobos palang pintu perlintasan, tidak memaksakan diri melintas ketika kereta api akan lewat, serta tidak melakukan aktivitas apa pun di jalur kereta api,” beber Cahyo. 

“Apabila melihat adanya gangguan atau aktivitas yang berpotensi membahayakan perjalanan kereta api, segera laporkan kepada petugas KAI atau pihak berwenang,” tutupnya. (*)


Editor: Elha Hidayat

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.