Probolinggo,- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo menggelar unjuk rasa di depan kantor Pemerintah (Pemkot) Kota dan Kodim 0820 Probolinggo, Selasa sore (5/5/2026).
Aksi diawali dengan demonstrasi di depan Kodim 0820 Probolinggo, Jl. Panglima Sudirman. Dalam orasinya, massa mengecam dugaan penyiraman air keras oleh oknum TNI terhadap Andri Yunus yang saat ini perkaranya telah memasuki tahap persidangan.
Mahasiswa menilai, karena korban merupakan warga sipil, maka proses hukum terhadap pelaku harus dilakukan melalui peradilan umum, bukan peradilan militer.
Selanjutnya, massa bergerak menuju Kantor Wali Kota Probolinggo, yang berjarak sekitar 200 meter sisi barat lokasi pertama. Di lokasi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan.
Tuntutan massa antara lain dugaan pemalsuan sertifikat manajemen Perumdam Bayuangga Kota Probolinggo serta pengadaan mobil dinas (mobdin) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayuangga menyebut sejumlah kebijakan pemerintah kota tidak berpihak langsung kepada masyarakat.
“Kami juga menyoroti penghapusan Bosda di Kota Probolinggo yang berdampak pada operasional sekolah, pemangkasan gaji guru ngaji, serta masa tunggu SK guru yang bertambah dari dua tahun menjadi lima tahun,” ujar Dedi.
Ia menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk dukungan agar Pemerintah Kota Probolinggo segera mengambil langkah konkret atas berbagai persoalan yang disuarakan.
Menolak Bersepakat
Dalam aksi itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin bersama Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri sempat menemui massa dan menyapa.
Namun, saat mahasiswa meminta penandatanganan pakta integritas berisi tuntuyan, Wali Kota tidak bersedia menandatangani.dan memilih kembali masuk ke dalam kantor.
Sementara itu, perwakilan Kodim 0820 Probolinggo juga tidak menandatangani pakta integritas karena Komandan Kodim 0820 Probolinggo, Letkol Inf.Yodo Aprianto, sedang dinas di luar kota.
“Tadi sudah kita lihat bersama bahwa Wali Kota tidak mau duduk bersama untuk membaca pakta integritas. Setelah ini kami akan berkonsolidasi untuk aksi lanjutan dengan tuntutan yang sama,” imbuh Dedi.
Sempat terjadi aksi dorong saat para mahasiswa melakukan aksi demo di depan kantor Wali Kota. Namun aksi ini tak sampai membuat mahasiswa terlibat kericuhan dengan petugas keamanan.
Dilain pihak, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menilai tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa sebagian besar telah ditindaklanjuti dan tidak menjadi persoalan.
“Terkait Bosda, itu menjadi catatan KPK sehingga untuk sementara dihentikan karena masih dalam proses pembuatan aplikasi. Setelah selesai, program tersebut akan dilanjutkan kembali,” janjinya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga tengah menyusun pemetaan terkait gaji guru ngaji agar ke depan dapat diberikan insentif secara merata.
“Termasuk gaji guru ngaji yang sedang dipetakan agar ke depan bisa sama rata. Untuk mobil dinas, pengadaannya juga menyesuaikan dengan momentum efisiensi energi,” beber dr. Aminuddin. (*)
