PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
PAJARAKAN,- Vaksinasi yang akan dimasukkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) sebagai syarat Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, Februari 2022 mendatang, ditolak berbagai kalangan salah satunya DPRD.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo mengatakan, perihal vaksinasi itu sudah beda konsep lagi dengan pelaksanaan pilkades serantak. Sehingga, ia meminta agar pihak eksekutif membedakan bab vaksin dengan bab pilkades.
“Kami semua tentunya mendukung semua kebijakan pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah termasuk juga target vaksin. Tapi untuk ini (pilkades) tolong dibedakan lagi antara program vaksin dan program pilkades,” kata Andi, Kamis (16/9/2021).
Kesehatan, menurut Andi, tetap menjadi perhatian utama semua kalangan. Hanya saja, pelaksanaan pilkades tidak bisa dijadikan alat untuk berhasilnya vaksinasi di Kabupaten Probolinggo sehingga kesannya nanti terdapat pemangkasan hak sebagai warga negara.
“Mari kita bedakan bab Covid-19 ini dengan bab pilkades, sehingga proses demokrasi di pilkades ini bisa sukses dan proses vaksinasi di masyarakat juga sukses tapi bukan dengan menjadikan momentum Pilkades untuk suksesnya vaksinasi,” tutur politisi partai Nasdem ini.
Berbeda lagi jika untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes), Andi lebih sepakat jika para pencoblos lebih diperketat lagi prokesnya daripada harus vaksin untuk DPT. Perihal vaksin, harus sesuai dengan koridor lainnya.
“Benar-benar harus menerapkan prokes, tidak boleh ada kerumunan misalnya, nah itu harus kita laksanakan dan kita sukseskan. Bukan berarti tidak mendukung, malah DPRD Kabupaten Probolinggo selama ini mendukung penuh progam vaksinasi,” kata Andi.
Sementara itu, Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Heri Sulistyanto mengatakan, ranah Perbup sejatinya memang merupakan wewenang dari eksekutif. Akan tetapi, eksekutif tetap menampung segala aspirasi yang masuk.
“Oleh karena itu, semua aspirasi baik dari anggota legislatif ataupun Apdesi Kabupaten Probolinggo nantinya akan kami sampaikan kepada Bapak Plt Bupati. Kita akan akomodir ini dan hasilnya secepatnya akan kami kabari,” ujar mantan Kadishub Kabupaten Probolinggo ini.
Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah
