Menu

Mode Gelap
Mediasi Buntu, Paguyuban Pedagang Oleh-oleh Haji Keukeh Berjualan di Sekitar Masjid Alun-alun Tinjau Pembangunan Jembatan Penghubung Condong – Brabe, Gus Haris Upayakan Akses Permanen Kesetrum Saat Kegiatan Sekolah, Siswa SMPN 3 Kota Pasuruan Tewas Tiga Direktur BUMD Lumajang Mundur, Bupati Siapkan Seleksi Visioner dan Audit PD Semeru Kesiapan Maksimal Lumajang Jaga Kesehatan Masyarakat di Tengah Tren Positif Covid-19 Nasional Sepasang Kekasih Kena Begal di Jalan Barito Kota Probolinggo, Motor Raib

Pemerintahan · 4 Agu 2021 12:56 WIB

21 Kecamatan Zona Merah, Kapolres Ingatkan Bisa Dijerat UU ITE


					21 Kecamatan Zona Merah, Kapolres Ingatkan Bisa Dijerat UU ITE Perbesar

PAJARAKAN,- Maraknya informasi hoaks terkait Covid-19 dinilai berdampak buruk terhadap penanganan pandemi tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar lebih jeli menerima dan menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya.

Terkait perkembangan Covid-19, di Kabupaten Probolinggo, terhitung sejak Selasa (3/8/2021) dari total 24 kecamatan, hanya tersisa tiga kecamatan zona orange. Yaitu, Tegalsiwalan, Bantaran, Sumber dan saru kecamatan zona kuning yakni, Kuripan. Sedangkan 21 lainnya sudah zona merah.

Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi mengatakan, salah satu dampak nyata dari maraknya informasi hoaks tersebut minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin. Banyak masyarakat yang enggan divaksin setelah membaca informasi-informasi tidak jelas.

Selain itu, menurut Arsya, maraknya informasi hoaks ini tidak hanya berdampak penolakan ataupun ketakutan saat divaksin. Namun juga berdampak pada penerapan prokes di masayarakat sehingga abai prokes menjadi sebab mencuatnya kasus Covid-19.

“Proses vaksinasi dan penerapan prokes ini kendalanya adalah banyaknya banyaknya berita hoaks. Sehingga membuat masyakarat misleading atau salah paham terhadap program pemerintah,” kata Arsya, Rabu (4/8/2021).

Oleh sebab itu, Arsya mengajak semua pihak turut terlibat membantu pemerintah dengan melakukan penyampaian informasi seputar Covid-19 yang mengedukasi terutama kepada tokoh masyarakat dan toko agama sehingga, penanganan pandemi Covid-19 ini bisa maksimal.

“Kalau warga taat prokes, tentunya penularan Covid-19 terus ditekan, terlebih dengan vaksin. Sehingga kami terus bersinergi dengan MUI Probolinggo, karena memang edukasi para tokoh agama sangat penting dan berpengaruh jika melihat karakteristik warga,” ujarnya.

Mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya ini mengimbau agar warga tidak mudah termakan isu-isu yang tidak jelas yang berkaitan dengan pandemi Covid-19. Sehingga, program pemerintah dalam menangani wabah ini bisa berjalan dengan lancar.

“Kalau bersama-sama memerangi covid ini dengan vaksinasi dan mematuhi prokes dengan 5M, bukan hal mustahil lagi di Kabupaten Probolinggo segera tercipta hard immunity. Hati-hati dengan hoaks dan perlu diingat undang-undang ITE masih berlaku,” katanya. (*)

Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Tinjau Pembangunan Jembatan Penghubung Condong – Brabe, Gus Haris Upayakan Akses Permanen

16 Juni 2025 - 15:37 WIB

Tiga Direktur BUMD Lumajang Mundur, Bupati Siapkan Seleksi Visioner dan Audit PD Semeru

16 Juni 2025 - 14:23 WIB

Kolaborasi Warga – Pemerintah di Candipuro, Perbaiki Tiga Jalan Desa

15 Juni 2025 - 16:44 WIB

Dari Rp1 Juta ke Rp92 Juta, Pengelolaan Tumpak Sewu Baru Beres Setelah Bupati Lumajang Turun Tangan

15 Juni 2025 - 10:58 WIB

Segoro Topeng Kaliwungu 2025: Sinergi Budaya dan Ekonomi Kreatif Lumajang Siap Mengguncang Dunia

14 Juni 2025 - 19:27 WIB

Bupati Lumajang Siap Bertemu Investor di Jakarta untuk Bahas Pariwisata Kelas Dunia

13 Juni 2025 - 13:24 WIB

Lumajang Belum Punya Perda Tata Kelola dan Destinasi Wisata

13 Juni 2025 - 10:26 WIB

Pemkab Lumajang Tata Ulang Distribusi Pupuk lewat Pembentukan Koperasi Merah Putih

13 Juni 2025 - 09:40 WIB

Mimpi Bersama Wujudkan Sekolah Gratis di Lumajang, Tunggu Juknis dari Pemerintah Pusat

13 Juni 2025 - 09:00 WIB

Trending di Pemerintahan