Menu

Mode Gelap
Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur Hari Buruh Internasional, Mahasiswa dan Pekerja Lurug Gedung DPRD Jember Futsal Gagal Melenggang, KONI Kota Probolinggo Sisakan 32 Cabor di Porprov Jatim 2025 Kuota Haji Lumajang 2025 Menurun Peringati Hari Buruh, Pemkab Probolinggo Ajak Serikat Pekerja dan Pengusaha Perkuat Kolaborasi

Pemerintahan · 28 Jul 2021 14:32 WIB

Protes PPKM Level 4, PKL Turun Jalan


					Protes PPKM Level 4, PKL Turun Jalan Perbesar

MAYANGAN,- Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Probolinggo, menuai penolakan. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) turun ke jalan menolak kebijakan yang berlaku sejak awal Juli 2021 itu.

Puluhan PKL yang tergabung dalam Pedagang Kreatif Lapangan Kota Probolinggo (PKLP) itu menggelar aksi damai, Rabu (28/7/21) pagi. Massa berencana menggelar konvoi yang dimulai dari sekretariat PKLP di Jl. Mayjen Haryono, Gang 5, Kelurahan mangunharjo, Kecamatan Mayangan.

Namun, niatan massa konvoi untuk menyerahkan surat aspirasi ke Wali Kota dan DPRD Kota Probolinggo urung terwujud. Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat tetiba datang menemui massa.

Sekretaris PKLP, Eko Hardiyanto menyebut, para PKL terpaksa turun jalan karena sudah tidak tahan dengan aturan PPKM Level 4. Menurutnya, kebijakan itu membuat para pedagang khususnya yang berjualan di Pasar Sabtu-Minggu (Tugu) Alun-alun, tidak bisa lagi berjualan karena ditutup oleh pemerintah setempat.

Selain itu, dijelaskan Eko, pedagang meminta Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berada di kawasan PKL berjualan kembali dihidupkan saat malam hari, agar bisa dimanfaatkan PKL untuk berjualan.

“Pedagang juga meminta, penyekatan yang dilakukan di sejumlah jalan prorokol sedikit dilonggarkan, sehingga akses pedagang untuk berjulan dapat kembali lancar,” terang Eko.

Saat bertemu dengan Forkopimda Kota Probolinggo itu, Eko juga menyampaikan bahwa sebagian besar PKL masih belum mendapat bantuan dari pemerintah selama PPKM Level 4 berlangsung. “Mayoritas kami belum menerima bantuan,” tegas Eko.

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin menyampaikan, PKL yang sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat, tidak bisa lagi menerima bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, demi pemerataan distribusi bantuan.

“Kita sudah berkali-kali menghimbau jika ada PKL ataupun warga yang memang belum mendapat bantuan, maka segera informasikan baik ke akun medsos saya, ataupun ke RT/ RW,” pinta Wali Kota.

Sementara terkait Pasar Tugu, Wali Kota menyebut pembukaan kembali pasar tradisional itu saat ini belum memungkinkan. Sebab kasus aktif pasien Covid-19 masih terus bertambah secara signifikan.

Ia berjanji, Pasar Tugu Alun-alun akan kembali dibuka jika kasus aktif Covid-19 sudah menurun. Meski demikian, protokol kesehatan ketat harus tetap diterapkan oleh pedagang dan pembeli.

“Saya minta pedagang yang saat ini masih berjualan agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Pedagang ini bisa juga berperan sebagai satgas untuk lingkungan sekitar lokasi berdagangnya, minimal jika ada pembeli yang tidak mengenakan masker, ya diingatkan,” ujarnya.

Dalam mediasi antara Forkopimda dengan PKL itu juga disepakati bahwa pedagang boleh kembali berjualan selama PPKM Level 4 berlangsung. Namun mereka siap ditutup lapaknya jika pedagang dan pembeli diketahui abai protokol kesehatan.

“Kita berharap ada kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan para pedagang, sehingga kita dapat bersama-sama menghadapi wabah Covid-19 ini,” ungkap Wali Kota. (*)

Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Albafillah

Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Hanya Dijatah Anggaran Rp 150 juta Setahun, MUI Probolinggo Protes

30 April 2025 - 03:53 WIB

Tujuh Formasi CPNS di Lumajang Belum Terisi, Pemkab Lumajang Tetap Fokus Kualitas Pelayanan

28 April 2025 - 17:51 WIB

Dinsos Lumajang Habiskan Dana Rp5,113 Miliar untuk Pemenuhan Pelayanan Minimum

28 April 2025 - 13:30 WIB

Pemkab Lumajang Berupaya Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa

27 April 2025 - 16:38 WIB

Hudri Nakhodai FKUB Kota Probolinggo, Janji Rawat Harmoni

25 April 2025 - 21:21 WIB

Trending di Pemerintahan