PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
PAJARAKAN,- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur (Jatim) menekan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) dengan Groupe De Societes De Development De La Technologie Et La Constructon (GDTC) Maroko, Minggu (9/5/2021).
MoU ditandatangani Ketua Umum MUI Jatim, KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah bersama Chairman GDTC Maroko atau Putera Mahkota Maroko, Sultan Ahmad Bin Zuhair Al Nathuri Al Idrisi Al Hasani yang masyhur dengan sebutan Sultan Al Asyrof.
Kiai Mutawakkil mengatakan, dalam MoU tersebut terdapat nota kesepahaman antara pihak GDTC dan MUI Jatim. Yakni, untuk pengembangan ekonomi keumatan khususnya bagi umat islam di Jawa Timur yang hal itu dinilai sangat strategis.
“Dan ini sangat, sangat strategis sekali dan sangat besar manfaat serta maslahatnya untuk umat, karena bagaimanapun juga ekonomi keumatan ini termasuk program prioritas MUI masa khidmat 2020-2025,” kata Kiai Mutawakkil saat ditemui di Aula Ponpes Genggong.
Sebab, lanjut Kiai Mutawakkil, sudah diketahui bahwa umat tidak bisa hidup di atas aqidahnya saja. Keyakinan dan praktik keagamaan sehari-hari tidak hanya dengan bagaimana memahami nilai-nilai keagamaan, tetapi juga diperlukan ketahanan ekonomi.
“Tentu kita tidak mau kalau kita melihat rapuh praktek keagamaannya, rapuh keimanannya karena ekonominya rapuh. Sehingga perlu didorong dengan program ini untuk meningkatkan perekonomian keumatan,” ujar Ketua Yayasan Pesantren Zainul Hasan Genggong itu.
Dari situlah, sambung Kiai Mutawakkil, kebenaran sabda Rasulullah SAW, bahwa kefakiran hampir menimbulkan kekufuran. Yang sederhananya, dimana ada kefakiran maka di situlah akan banyak kekufuran umat yang bahkan sangat merajalela.
“Apalagi umat Islam di Indonesia ini, kualitas keimanannya tidak sama. Ada yang 24 karat, ada yang 22 karat, ada yang 20 karat sampai juga ada yang tidak ada karatnya. Jadi sudah ketahuan kualitas keimanannya umat,” ungkap mantan Ketua PWNU Jatim ini.
Oleh karena itu, menurut dia, MUI Jatim melalui badan komisi atau lembaga terkait menjadikan program ekonomi keumatan ini sebagai klaster program prioritas bersama dengan program peningkatan kehidupan keagamaan masyarakat dan program peningkatan kehidupan keagamaan.
“Bagaimanapun juga kita menyadari di era global ini di tengah masyarakat yang beragam ini serta dalam situasi globalisasi tidak sedikit pemahaman keagamaan yang mempertentangkan agamanya, dan itulah PR kita untuk menghentikan gerakan itu,” tutup Kiai Mutawakkil. (*)
Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : A. Zainullah FT
