PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
KREJENGAN-PANTURA7.com, Sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Probolinggo terjerat kasus hukum dan ditahan aparat penegak hukum (APH). Terkait hal itu, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kabupaten setempat angkat bicara.
Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo, Nurul Huda mengatakan, ia prihatin dengan kades yang terjerat kasus hukum. Lebih prihatin lagi, jelasnya, karena rata-rata kasus yang dialami soal pungutan liar (Pungli) dan korupsi Dana Desa (DD).
“Yang terbaru ialah kasus Kades Jabung Candi, Kecamatan Paiton dan Kades Blimbing, Kecamatan Pakuniran. Ada juga kades yang terlibat pembunuhan dan narkoba,” kata Nurul Huda, Jumat (20/12).
Kejadian itu, lanjut Huda, disebabkan oleh ketidak mampuan kades memahami administrasi anggaran. Selain itu, lanjut Huda, mereka kurang hati-hati dalam bersikap serta mengambil keputusan.
“Sungguh sangat kami sayangkan terlebih pungli yang nilainya tidak kecil, miris sekali. Padahal kami sudah sering mengadakan pembinaan tentang kepatuhan prosedural aturan dan mekanisme,” jelas Huda.
Huda mengimbau kepada semua perangkat desa dan kades, agar menjadikan kasus hukum kades sebagai pelajaran. Sehingga, papar pria yang juga Kades Krejengan ini, tidak ada lagi kades ataupun perangkat desa yang terjerat kasus hukum.
“Saya sudah tekankan kepada seluruh perangkat desa dan para Kades, agar berkoordinasi dengan kami (Apdesi, red) jika ada hal yang tidak dimengerti. Apalagi dalam kegiatan yang ada kaitannya dengan program pemerintah desa,” tuturnya.
Diketahui, Ahmad Haris ditahan di Mapolres Probolinggo pada Rabu (23/10) lalu setelah dijerat Pasal 12 poin E, UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancamannya, hukuman 4 sampai 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta hingga Rp 1 milyar.
Sedangkan, Kades Blimbing, Kecamatan Pakuniran, Suhari, ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo pada Kamis (12/12) lalu. Suhari ditahan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi DD. (*)
Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT
