PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Calon pengantin (Catin) di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, kini tak perlu bersusah payah jika akan mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Hal ini setelah tercapainya kesepakatan antara KUA Kecamatan Lumbang dengan Bank BTN KCP Probolinggo.
Jalinan kerjasama itu meliputi pendaftaran dan penyetoran biaya nikah melalui PNBP online simphoni. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan KUA Lumbang dengan pihak perbankan, Selasa (9/1/2018) kemarin.
“Layanan ini untuk menfasilitasi KUA, sehingga mempermudah pembayaran setoran biaya nikah secara langsung oleh calon pengantin ke rekening kas negara melalui sistem e billing simphoni,” terang Kepala BTN Probolinggo Abdul Syukur.
Teknisnya, KUA cukup membuat print out kode billing pembayaran biaya nikah luar kantor dari catin dengan biaya sebesar Rp. 600 ribu. Selanjutnya, pihak Bank atau pos persepsi menginput PNBP senilai rupiah yang harus disetorkan. Layanan akan lebih cepat jika di kantor pos tersedua mesin gesek yang memadai.
“Dengan sistem link perbankan, maka catin akan semakin mudah mengurus syarat nikahnya. Layanan ini juga untuk menekan pembayaran biaya nikah melalui calo. Catin cukup ke kantor pos atau atm atau mesin gesek di KUA,” papar Kepala KUA Kecamatan Lumbang, Imamuddin Nur Fajri, Rabu (10/1/2018) via sambungan seluler.
Kedepan, KUA Lumbang dan pihak Bank menurut Imam, akan merancang ketersediaan alat pembayaran elektronik di masing-masing KUA dan ditempat lain secara fleksibel. “Sehingga dengan sistem ini, catin bisa melakukan pembayaran dimana saja, baik di ATM, toko retail atau tempat lain yang tersedia,” imbuhnya.
Ditempat terpisah, Kepala Kemenag Kabupaten Probolinggo, HM Santoso menyebut bahwa layanan ini merupakan salah satu terobosan KUA Lumbang dalam rangkaian Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag RI ke 72. Targetnya, layanan ini bisa segera dinikmati oleh seluruh warga Kabupaten Probolinggo. “Target kami, model kerja sama ini bisa diterapkan menyeluruh, sehingga tidak ada peluang bagi pihak ketiga melakukan praktek percaloan,” tandasnya. (em/arf).
