Lumajang,- Kebutuhan tenaga pendidik dan kepala sekolah di Kabupaten Lumajang masih belum terpenuhi.
Berdasarkan analisis beban kerja (ABK), sekolah negeri di wilayah lumajang membutuhkan 6.713 pegawai.
Sementara jumlah guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan PPPK paruh waktu yang aktif baru mencapai 4.106 orang.
Kasi Data dan Tunjangan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Dedik Harmoko menyebut, kebutuhan tersebut mencakup seluruh satuan pendidikan negeri di bawah naungan pemerintah daerah.
“Kebutuhan guru dan kepala sekolah ASN terhadap analisis beban kerja (ABK) di sekolah negeri sebanyak 6.713 pegawai,” kata Dedik, Selasa (17/11/26).
Ia merinci, jumlah satuan pendidikan negeri di Lumajang mencapai 597 lembaga. “Rinciannya terdiri atas lima TK negeri, 524 SD negeri, dan 68 SMP negeri,” jelasnya.
Adapun jumlah guru berstatus ASN, yang meliputi PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu, tercatat sebanyak 4.106 orang.
“Selain itu, terdapat 1.117 tenaga non-ASN yang terdeteksi dalam pendataan,” ungkapnya.
Jika dibandingkan dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja, terdapat selisih 2.607 pegawai antara kebutuhan dan ketersediaan ASN, PPPK, serta PPPK paruh waktu aktif.
Dedik menambahkan, kekurangan tenaga pendidik paling banyak terjadi pada jenjang sekolah dasar, khususnya guru kelas.
“Ya tentu SD guru kelas. Kekurangan mencapai 1.103 Guru kelas SD,” ungkapnya.
Persoalan kebutuhan guru tersebut juga berkaitan dengan distribusi tenaga pendidik yang sebelumnya disoroti oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati.
Dalam sidang paripurna DPRD Lumajang pada Senin (19/10/26), Indah menyebut terdapat 724 guru di kawasan perkotaan. Sementara jumlah guru di kecamatan lain rata-rata berkisar 107 hingga 116 orang.
Indah menyampaikan, diperlukan cleansing data untuk menganalisis kembali kesesuaian antara jumlah pagu dan kondisi riil tenaga pendidik di setiap wilayah.
“Oleh karena itu, cleansing data diperlukan untuk menganalisis ulang kesesuaian antara jumlah pagu dan keadaan riil,” Indah memungkasi. (*)












