Jakarta,– Upaya menciptakan ekosistem pendidikan yang aman dan edukatif terus diperkuat melalui jalur legislasi.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hilman Mufidi, mengusulkan penguatan aturan pencegahan perundungan (bullying) dan kekerasan di lingkungan sekolah.

Usulan itu dilakukan melalui pencantuman pasal-pasal khusus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Langkah ini diambil sebagai respons atas masih maraknya kasus kekerasan di satuan pendidikan yang dinilai mengancam keselamatan serta perkembangan psikologis peserta didik.

Politikus yang akrab disapa Gus Hilman tersebut menekankan bahwa perlindungan anak harus menjadi salah satu substansi krusial dalam pembaruan payung hukum pendidikan nasional.

“Kami menilai perlu ada penekanan terhadap perlindungan anak dari kekerasan dan perundungan di sekolah. Karena itu, dalam pembahasan RUU Sisdiknas, kami mendorong adanya pasal-pasal khusus yang mengatur pencegahan kekerasan dan perundungan,” ujar Gus Hilman dalam keterangannya, Senin (16/11/26).

Sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas, Hilman mengungkapkan bahwa sejumlah ketentuan terkait pencegahan kekerasan telah diakomodasi dalam draf pembahasan.

Menurutnya, kehadiran landasan hukum yang lebih kuat diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek penindakan pascakejadian, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang terstruktur di setiap sekolah.

Ia menegaskan bahwa institusi pendidikan wajib menjamin rasa aman dan nyaman bagi seluruh siswa tanpa terkecuali, sehingga tidak ada peserta didik yang merasa terancam, baik oleh sesama rekan maupun pihak lain di lingkungan sekolah.

“Pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan sampai sekolah yang seharusnya menjadi tempat anak-anak belajar dan mengembangkan potensi justru menjadi ruang yang membuat mereka mengalami trauma akibat perundungan dan kekerasan,” tegasnya.

Darurat Kekerasan di Dunia Pendidikan

Desakan penguatan regulasi ini, dijelaskan Gus Hilman, sejalan dengan tingginya angka kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.

Merujuk data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), tercatat sedikitnya 100 kasus kekerasan terjadi di dunia pendidikan sepanjang periode Januari hingga September 2026, yang mayoritas didominasi oleh kekerasan seksual dan perundungan.

“Angka ini menjadi pengingat bahwa perlindungan peserta didik tidak bisa hanya mengandalkan penanganan setelah kejadian. Harus ada sistem pencegahan yang kuat, mekanisme pengawasan, serta keberanian untuk menindak setiap bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan,” beber Gus Hilman.

Urgensi pembenahan sistem pengawasan sekolah tersebut kian nyata menyusul mencuatnya kasus dugaan perundungan terhadap seorang siswa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Bengkong, Batam.

Insiden yang diduga terjadi pada jam istirahat sekolah, Senin (26/10/26), itu menyita perhatian publik setelah rekaman kejadiannya diunggah oleh salah satu terduga pelaku di media sosial hingga tersebar luas dan menjadi perbincangan warganet. (*)


Editor: Elha Hidayat

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.