Jember,- Ratusan perangkat sound system dan ribuan pecinta sound horeg menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Senin (16/11/26) siang.
Dalam aksi ini, para pengusaha sound system yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC) menyatakan siap mengikuti aturan pemerintah, tetapi menolak jika aktivitas sound horeg dilarang secara total.
Ketua JSSC, Arif Sugihartani mengatakan, para pengusaha sound system sejak awal telah menyatakan kesediaannya untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Namun, dia meminta agar aturan yang dibuat tidak sampai mematikan usaha mereka.
“Kami dari awal sering disampaikan, kami siap diatur, namun kami tidak mau kalau kami dilakukan pelarangan secara total ataupun ada pihak-pihak yang mengusulkan pelarangan yang intinya membunuh kami. Jadi yang masuk akal,” tegasnya.
Arif mempersilakan masyarakat yang keberatan dengan aktivitas sound horeg untuk menyampaikan usulan.
Namun, dia berharap setiap aturan yang dirumuskan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pengusaha sound system.
Dia juga menegaskan, penyedia jasa sound system hanya bertanggung jawab menyediakan perangkat suara.
Sementara aktivitas lain seperti dancer maupun peredaran minuman keras bukan menjadi bagian dari layanan yang mereka sediakan.
Pada dasarnya kami hanya penyedia saja. Terkait dancer, miras, itu di luar kami. Itu unsur masyarakat sendiri. Karena kami disewa dari awal hanya perangkat sound, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Dalam pertemuan bersama jajaran Pemkab Jember, Polres, dan DPRD, Arif menyebut tidak ada keputusan untuk melarang penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat.
Menurutnya, perangkat sound masih dibutuhkan untuk berbagai kegiatan, mulai dari pengajian, sholawatan hingga karnaval.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan untuk menggelar dialog dalam waktu dua minggu ke depan.
Forum itu rencananya melibatkan pengusaha sound horeg, bupati, Polres, DPRD, MUI, serta pihak terkait lainnya untuk membahas aturan penggunaan sound system.
Meski demikian, Arif mengingatkan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila kesepakatan dialog tidak direalisasikan.
“Kalau sekarang kami membatasi. Tapi kalau janji tidak ditepati, kami akan bawa massa yang lebih besar,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten III Pemkab Jember, Imam Sudarmaji membacakan sejumlah hasil pertemuan.
Di antaranya, tidak ada larangan penggunaan sound horeg, pembahasan peraturan daerah (perda) masih berjalan, serta Bapemperda DPRD Jember membuka ruang dialog.
Selain itu, aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan diteruskan kepada bupati.
Pemkab Jember juga menyatakan kesiapannya memfasilitasi dialog dengan seluruh pihak terkait untuk mencari kesepakatan bersama.
“Mengedepankan dialogis dibandingkan dengan pengerahan massa,” terangnya.
Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono mengatakan, DPRD berupaya menjadi penengah antara pengusaha sound system dan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas tersebut.
Menurutnya, penggunaan sound system tidak harus dilarang, tetapi perlu diatur, terutama menyangkut jumlah subwoofer dan batas waktu operasional.
“Kita tidak mungkin menghapus, paling tidak diatur. Nah yang perlu disepakati berapa sub, agar tidak mengganggu masyarakat. Paling tidak antara 8 sub sudah aman, sama-sama kepentingan masyarakat yang tidak suka diakomodir,” katanya.
Selain jumlah subwoofer, Budi mengusulkan pengaturan waktu penggunaan sound system mulai pukul 12.00 siang hingga maksimal pukul 00.00 WIB.
Dengan pembatasan tersebut, kegiatan karnaval diharapkan dapat menyesuaikan jadwal agar tidak mengganggu waktu istirahat warga.
“Termasuk jamnya bisa diawali pukul 12.00 siang dan off di angka jam 12 malam. Kalau sampai pagi kasihan masyarakat. Karnavalnya otomatis lebih maju,” tutupnya. (*)












