Menu

Mode Gelap
Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur Hari Buruh Internasional, Mahasiswa dan Pekerja Lurug Gedung DPRD Jember Futsal Gagal Melenggang, KONI Kota Probolinggo Sisakan 32 Cabor di Porprov Jatim 2025 Kuota Haji Lumajang 2025 Menurun Peringati Hari Buruh, Pemkab Probolinggo Ajak Serikat Pekerja dan Pengusaha Perkuat Kolaborasi

Pemerintahan · 4 Jul 2024 15:26 WIB

Pupuk Bersubsidi Tetap Langka, Petani Lumajang Sesalkan Pendataan yang Semrawut


					LANGKA: Seorang petani di Kabupaten Lumajang sedang menaburkan pupuk ke area tanaman padi. (foto: Asmadi). Perbesar

LANGKA: Seorang petani di Kabupaten Lumajang sedang menaburkan pupuk ke area tanaman padi. (foto: Asmadi).

Lumajang,- Para petani di Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang mengeluhkan terjadinya kelangkaan pupuk subsidi di daerahnya. Meskipun ada, stoknya terbatas dengan harga selangit.

Hal tersebut disampaikan oleh Lukman, petani padi di Desa Jokarto. Menurutnya, selain harganya yang mahal, setiap tahunnya petani dihadapkan dengan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi.

Alokasi pupuk dari pemerintah bahkan kerap tidak sampai ke petani. Ia menilai, minimnya realisasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Lumajang merupakan kelemahan administrasi yang dirancang pemerintah.

“Saya pernah menemukan pupuk-pupuk subsidi yang dijual non subsidi. Pupuknya dijual kepada petani yang lahannya sangat luas. Nah kita yang hanya petani biasa sering kesulitan untuk mendapatkan pupuk,” kata Lukman, Kamis (4/7/24).

Dijelaskannya Lukman, berkurangnya suplai pupuk bersubsidi akan berdampak pada membengkaknya ongkos produksi. Imbasnya, harga gabah saat panen anjlok.

“Biaya pengeluaran untuk perawatan padi sangat mahal. Khawatirnya, pas panen nanti harga gabah malah anjlok,” prediksinya.

“Nah ini penting bagi pemerintah untuk dibuat gambaran, sebab ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Bagi saya dan petani lainnya, sistem ini sangat tidak adil,” tambahnya.

Berdasarkan catatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang, pada tahun 2024, DKPP Lumajang mengusulkan alokasi pupuk bersubsidi tahun ini sebanyak 80.222.875 ton.

Dari jumlah tersebut, 33.728.875 ton jenis urea, dan 46.494.000 ton jenis NPK. Namun sayangnya, alokasi pupuk subsidi kadang tidak tepat sasaran.

Analis Prasarana dan Sarana Pertanian DKPP Lumajang, Sukarno Mukti Adi mengaku, pihaknya mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sebanyak 30.444.00 ton jenis urea, dan 29.207.00 ton jenis NPK.

“Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten alumajang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Tahun 2023 kemarin, kami hanya mendapatkan urea sebanyak 27.391.758 ton, dan 18.512.351 ton jenis NPK,” sebutnya.

Meski begitu, imbuhnya, penyaluran pupuk organik sejauh ini hanya memperioritaskan lahan pertanian di wilayah Kecamatan Tempeh, Kunir, Tekung, dan Yosowilangun.

Hal itu dilakukan karena mengikuti data dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BPIP). “Memang hanya 4 kecamatan, karena kandungan C organik dalam tanah kurang dari 2 persen,” pungkas dia. (*)

 

 


Editor: Mohammad S

Publisher: Moch. Rohim


 

Artikel ini telah dibaca 141 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Hanya Dijatah Anggaran Rp 150 juta Setahun, MUI Probolinggo Protes

30 April 2025 - 03:53 WIB

Tujuh Formasi CPNS di Lumajang Belum Terisi, Pemkab Lumajang Tetap Fokus Kualitas Pelayanan

28 April 2025 - 17:51 WIB

Dinsos Lumajang Habiskan Dana Rp5,113 Miliar untuk Pemenuhan Pelayanan Minimum

28 April 2025 - 13:30 WIB

Pemkab Lumajang Berupaya Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa

27 April 2025 - 16:38 WIB

Hudri Nakhodai FKUB Kota Probolinggo, Janji Rawat Harmoni

25 April 2025 - 21:21 WIB

Trending di Pemerintahan