Menu

Mode Gelap
Ratusan Fotografer Serbu Safari Prigen, Buru Momen Satwa Terbaik Portal Jalan Tambakrejo–Lumbang Ditata Ulang, Mobil Damkar Jadi Tolak Ukur Di Kota Probolinggo, Bayi Perempuan Ditemukan di Teras Rumah, Dilengkapi Surat Wasiat Stok BBM di Jember Kini Normal, Mobilitas Masyarakat Kembali Lancar Pemkot Probolinggo Batalkan Rencana Bangun SMPN di Wilayah Barat, Disdikbud Beberkan Alasan Mengenal Roisatul Muttaqin Alalloh, Dara Cantik asal Jorongan Probolinggo yang Wakili Indonesia di 3 Negara

Pemerintahan · 7 Nov 2022 17:40 WIB

Tidak Ditemukan Distributor Jual Pupuk di Atas HET


					Tidak Ditemukan Distributor Jual Pupuk di Atas HET Perbesar

Probolinggo – Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kota Probolinggo, bersama Polres Probolinggo Kota (Polresta) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo, Senin siang (7/11/2022) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke sejumlah distributor pupuk. Hasilnya, tidak ditemukan pupuk bersubsidi yang dijual oleh distributor melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Dua distributor menjadi sasaran monev yakni, di Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Abdul Hamid, Kelurahan Jrebeng Lor. Setibanya di toko distributor, petugas menanyakan, distribusi hingga harga jual pupuk dari distributor ke kios.

Kasi Perdagangan Luar Negeri dan Sub Koordinator Monev Pupuk DKUPP Kota Probolinggo, Saiful Sarifudin mengatakan, kegiatan ini menindaklanjuti adanya laporan warga. Intinya, ditengarai ada penjualan pupuk bersubsidi di atas HET.

“Dari hasil monitoring dan evaluasi yang kita lakukan bersama Polres Probolinggo Kota dan kejaksaan tidak ditemukan terkait laporan petani tersebut. Dua distributor pupuk subsidi ini sudah sesuai regulasi dan aturan yang ada terkait pupuk subsidi,” ujarnya.

Terkait kelangkaan pupuk bersubsidi, DKUPP menilai, salah satu faktornya yakni penggunaan pupuk yang berlebihan, di mana dampak jangka panjang membuat tanah berkerak. Dan DKUPP berharap untuk mencukupi kekurangan kebutuhan pupuk, petani menggunakan pupuk non-subsidi.

“Kami berharap para petani ini menggunakan pupuk non-subsidi untuk menutupi kekurangan pupuk. Kelangkaan pupuk bersubsidi ini karena penggunaan yang berlebih kepada tanaman milik petani,” imbuhnya.

Sementara, karyawan CV Damai, yang merupakan Distributor Pupuk Bersubsidi, Yovi mengatakan, menurut petugas, bahwa di lapangan pupuk bersubsidi langka dan sulit didapat. Namun kenyataannya, alokasi untuk pupuk bersubsidi bagi petani sudah habis.

“Selain itu, sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian hanya ada sembilan komotitas tanaman yang boleh mendapat pupuk bersubsidi. Sefangkan 70 sampai 80 tanaman tidak boleh menggunakan pupuk subsidi,” ujarnya.

Sembilan tanaman yang boleh mendapat pupuk bersubsidi di antaranya, padi, jagung, kedelai, dan kopi. Kesembilan tanaman ini hasilnya setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat. (*)

Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Zainul Hasan R.

Artikel ini telah dibaca 67 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pemkot Probolinggo Batalkan Rencana Bangun SMPN di Wilayah Barat, Disdikbud Beberkan Alasan

2 Agustus 2025 - 05:41 WIB

Bupati Tersentuh Nasib Lansia Tinggal di Rumah Tidak Layak di Kunir

1 Agustus 2025 - 20:37 WIB

Gubernur Khofifah Tinjau Sekolah Rakyat Terpadu di Jember, ini Pesannya

31 Juli 2025 - 21:54 WIB

Gubernur Khofifah Sebut Gangguan Jalur Laut dan Darat Hambat Distribusi BBM ke Jember

31 Juli 2025 - 16:32 WIB

Warga Terjebak Banjir Lahar, Pemkab Lumajang Ajukan Normalisasi Sungai Regoyo

31 Juli 2025 - 14:50 WIB

Sekda Memasuki Masa Pensiun, Pemkot Probolinggo Segera Buka Seleksi Terbuka

29 Juli 2025 - 19:55 WIB

Tiga Tahun Mangkrak, Pembangunan Gedung Inspektorat Kota Probolinggo Kembali Dilanjutkan

29 Juli 2025 - 18:05 WIB

Antrean BBM di Lumajang Meningkat Drastis, Bupati Pastikan Stok Aman

29 Juli 2025 - 14:44 WIB

Dampak Kelangkaan BBM, Pemkab Jember Terapkan Belajar dan Kerja dari Rumah

29 Juli 2025 - 11:52 WIB

Trending di Pemerintahan