PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Mendekati pilkada serentak tahun 2018, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo Soeparwiyono, mewanti-wanti agar pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya tidak ikut cawe-cawe. Pasalnya, keterlibatan PNS dalam politik bertentangan dengan PP 53/2010 tentang larangan dalam berpolitik.
Jika ditemui terdapat PNS yang terlibat bahkan ikut berpolitik, pihaknya tak segan untuk memberikan sanksi. Hukuman bagi PNS yang tidak netral, bisa berupa hukuman disiplin ringan, sedang dan berat, tergantung kesalahan yang dilakukan oknum PNS tersebut.
“Jika nanti kami temukan PNS yang ikut berpolitik, maka Pemkab Probolinggo siap untuk menindak tegas PNS tersebut,” papar Sekda Soeparwiyono saat bertemu dengan wartawan, Kamis (28/12/2017).
Memasuki tahun politik, kata Soeparwiyono, PNS tidak boleh masuk dalam pusaran politik dan harus mampu bersikap netral. Pihaknya juga mengajak seluruh elemen PNS di jajarannya, untuk fokus pada tugas dan fungsinya sebagai abdi negara.
“Kami mengajak seluruh PNS untuk bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Politik sudah ada yang mengurusi, sehingga kita sebagai PNS tidak perlu mengurusi politik itu,” terang pria kelahiran Desa/Kecamatan Sumber ini.
Mantan Inspektorat ini selanjutnya menghimbau kepada masyarakat, agar mengadu ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) jika menemukan PNS yang ikut berpolitik. “Panwaslu akan menyelidiki laporan tersebut. Jika benar ada PNS yang terlibat politik, maka Panwaslu akan melaporkan ke Pemkab untuk ditindaklanjuti,” tandasnya.
Sekedar diketahui, Pilkada Probolinggo tahun 2018 hampir pasti akan diikuti oleh duet calon petahana, P. Tantriana Sari – Timbul Prihanjoko. Pasangan yang disingkat HATI ini akan ditantang oleh pasangan A. Malik Haramain – Muzayyan Badri, serta paslon dari jalur perseorangan Jumanto – Imaduddin. (din/arf).
Tinggalkan Balasan