Menu

Mode Gelap
Mediasi Buntu, Paguyuban Pedagang Oleh-oleh Haji Keukeh Berjualan di Sekitar Masjid Alun-alun Tinjau Pembangunan Jembatan Penghubung Condong – Brabe, Gus Haris Upayakan Akses Permanen Kesetrum Saat Kegiatan Sekolah, Siswa SMPN 3 Kota Pasuruan Tewas Tiga Direktur BUMD Lumajang Mundur, Bupati Siapkan Seleksi Visioner dan Audit PD Semeru Kesiapan Maksimal Lumajang Jaga Kesehatan Masyarakat di Tengah Tren Positif Covid-19 Nasional Sepasang Kekasih Kena Begal di Jalan Barito Kota Probolinggo, Motor Raib

Pemerintahan · 22 Mei 2025 19:44 WIB

Ingin Naik Kelas, UKK Minta Hak Kepemilikan Gedung ke Pemkot Probolinggo


					DISKUSI: Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, saat berdiskusi dengan jajaran Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang. (foto: istimewa) Perbesar

DISKUSI: Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, saat berdiskusi dengan jajaran Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang. (foto: istimewa)

Probolinggo,- Jajaran Unit Kerja Imigrasi Kelas 1 TPI Malang, bertemu dengan Wali Kota Probolinggo, dr. Aminudin di kantor Walikota Probolinggo, Kamis (22/5/25).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang, Anggoro Wicaksono mengatakan bahwa Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kota Probolinggo berkeinginan untuk naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas 3.

“Jadi salah satu syaratnya pembentukan Kantor Imigrasi yakni penggunaan gedung bangunan diserahkan ke imigrasi sehingga akan ditingkatkan fasilitasnya serta pelayanannya,” kata Anggoro.

Lahan yang menjadi kantor UKK saat ini sekitar 3.000 meter persegi. Jika ingin naik kelas, setidaknya UKK Kota Probolinggo harus melayani percetakan paspor sedikitnya 50 lembar per hari.

Anggoro menyebut, bahwa keimigrasian merupakan bagian dari urusan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, hingga fasilitator pembangunan.

“Dengan gedung yang telah kita gunakan saat ini, kami dapat memberikan pelayanan keimigrasian dengan maksimal. Harapan kami bisa mengelola gedung tersebut lebih lanjut agar pelayanan dapat lebih optimal,” imbuhnya.

Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin mengaku mengapresiasi upaya peningkatan pelayanan keimigrasian di Kota Probolinggo pendukung ekonomi kerakyatan berkesinambungan.

Ia menyebut, rencana itu sejalan dengan arah pembangunan di Kota Probolinggo untuk menggerakkan roda perekonomian dan sektor wisata lebih maju dan berkembang.

“Setelah berdiskusi dengan Kementerian ATR/BPN terkait pola penggunaan lahan aset, konsep Hak Guna Bangunan (HGB), akan lebih fleksibel dari pada hibah,” tutur Wali Kota.

Mekanisme HGB, jelasnya, dapat menjawab masalah menyangkut selisih lahan milik pemerintah yang dimanfaatkan masyarakat. Dalam HBG, hak lahan masih menjadi milik pemerintah hanya saja yang dikelola oleh penerima HGB.

“Jika melihat dari payung hukum pemanfaatannya, sama seperti milik sendiri karena akan berlaku selama 30 tahun. Terlebih pajak, fungsi dan proses pembangunan akan ditanggung oleh penerima HGB,” tutup Wali Kota. (*)

 


Editor: Mohammad S

Publisher: Keyra


Artikel ini telah dibaca 1,079 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Tinjau Pembangunan Jembatan Penghubung Condong – Brabe, Gus Haris Upayakan Akses Permanen

16 Juni 2025 - 15:37 WIB

Tiga Direktur BUMD Lumajang Mundur, Bupati Siapkan Seleksi Visioner dan Audit PD Semeru

16 Juni 2025 - 14:23 WIB

Kolaborasi Warga – Pemerintah di Candipuro, Perbaiki Tiga Jalan Desa

15 Juni 2025 - 16:44 WIB

Dari Rp1 Juta ke Rp92 Juta, Pengelolaan Tumpak Sewu Baru Beres Setelah Bupati Lumajang Turun Tangan

15 Juni 2025 - 10:58 WIB

Segoro Topeng Kaliwungu 2025: Sinergi Budaya dan Ekonomi Kreatif Lumajang Siap Mengguncang Dunia

14 Juni 2025 - 19:27 WIB

Bupati Lumajang Siap Bertemu Investor di Jakarta untuk Bahas Pariwisata Kelas Dunia

13 Juni 2025 - 13:24 WIB

Lumajang Belum Punya Perda Tata Kelola dan Destinasi Wisata

13 Juni 2025 - 10:26 WIB

Pemkab Lumajang Tata Ulang Distribusi Pupuk lewat Pembentukan Koperasi Merah Putih

13 Juni 2025 - 09:40 WIB

Mimpi Bersama Wujudkan Sekolah Gratis di Lumajang, Tunggu Juknis dari Pemerintah Pusat

13 Juni 2025 - 09:00 WIB

Trending di Pemerintahan