Menu

Mode Gelap
Partai Gerindra Tunjuk Rusdi Sutejo jadi Bacabup di Pilkada Pasuruan Korban Pembacokan di Tongas Bantah Goda Istri Pelaku SD Negeri di Lumajang Kekurangan Murid, Kok Bisa? KPU Gunakan PKPU 8 Tahun 2024 untuk Pilkada Kabupaten Probolinggo Stok Menipis, Harga Cabai Rawit di Kota Probolinggo Tembus Rp100 Ribu Kapok! Dua Spesialis Maling Pikap di Pasuruan Diringkus Polisi

Berita Pantura · 25 Agu 2023 14:42 WIB

MK Bolehkan Kampanye di Sekolah, KPU Lumajang Tunggu Arahan Pusat


					Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang. (foto: Asmadi) Perbesar

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang. (foto: Asmadi)

Lumajang,- Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan peserta Pemilu 2024 berkampanye di sekolah. Meski demikian, keputusan ini belum bisa diterapkan di daerah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lumajang Yuyun Baharita mengatakan, sebagai penyelenggara pemilu pihaknya tentu akan mentaati keputusan MK.

“Jadi yang pasti dengan adanya putusan MK itu, mau tidak mau suka tidak suka ya kita harus menerimanya,” kata Yuyun saat dikonfirmasi, Kamis (24/8/2023).

Namun, imbuh Yuyun, hingga saat ini pihaknya masiu menunggu keputusan dari KPU RI mengenai perubahan peraturan kampanye pada Pemilu 2024 mendatang.

Sebab, kata dia, KPU daerah tidak memiliki kewenangan untuk menyikapi atau menindaklanjuti putusan MK yang membolehkan kampanye di sekolah.

“Kami tidak memiliki kewenangan, kami saat ini masih memegang aturan kampanye yang tercantum di Peraturan KPU No 15 tahun 2023. Kami yakin KPU RI akan melakukan langkah-langkah menyikapi putusan MK yang akan menjadi pijakan hukum kita,” ungkap dia.

Menurut Yuyun, Pasal 280 ayat 1 tentang larangan tempat kampanye yang sempat heboh dan menjadi bahan perbincangan akan menimbulkan dinamika di masyarakat jika benar-benar diterapkan.

Di sisi lain, selama ini masyarakat mengetahui bahwa kampanye di sekolah, tempat ibadah dan fasilitas pemerintahan tidak diperbolehkan. Namun, MK telah memutuskan berkampanye di sekolah, tempat ibadah dan fasilitas umum tidak dilarang.

“Ini masih perdana dan ini pekerjaan kita, karena masyarakat yang awalnya tahu bahwa kampanye di sekolah, tempat ibadah dan fasilitas pemerintah itu tidak boleh. Maka publik akan mungkin tidak terbiasa dan ini pekerjaan besar bagi kita untuk memberikan pemahaman,” pungkasnya. (*)

Editor: Mohamad S
Publisher: Zainul Hasan R

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Petugas Damkar Gadungan Satroni Restoran, Cek Apar lalu Minta Uang

8 Juli 2024 - 20:09 WIB

Pemkab Lumajang Melunak, Buka Opsi Cairkan Kembali Tunjangan Guru Honorer

8 Juli 2024 - 19:43 WIB

Didampingi H. Rasyid, Zulmi Kembali Dipanggil PDI-P Jatim

8 Juli 2024 - 18:06 WIB

Kemarau, Harga Sejumlah Komoditas Dapur Turun

8 Juli 2024 - 16:30 WIB

Monyet Liar Bermunculan di Kota Pasuruan, Warga Resah

8 Juli 2024 - 15:18 WIB

Trending di Berita Pantura