Pasuruan,- Diduga ada indikasi dugaan korupsi, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Pasuruan dilaporkan oleh masyarakat anti korupsi ke kepolisian setempat, Senin (19/9/22).
Pelaporan dugaan korupsi itu terkait adanya laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020 yang telat melaporkan Surat pertanggung jawaban (SPJ) tahunan.
“Tercatat ada sekitar 907 lembaga yang terlambat melaporkan SPJ, mulai dari pendidikan madrasah hingga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini, red),” kata Juru Bicara Masyarakat Anti Korupsi Kabupaten Pasuruan, Lujeng Sudarto.
Dijelaskan Lujeng, anggaran itu sebenarnya sudah dicover oleh Kementrian Agama. Tetapi kemudian dibebankan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan.
“Bentuknya merupakan dana hibah, yang berupa fisik maupun non fisik,” jelas Lujeng.
Sementara itu, Kanit Tipikor Polres Pasuruan, Ipda Bambang Sutedjo membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini dirinya sedang meneliti dokume-dokumen dari pelapor.
“Laporan sudah kita terima, kami saat ini sedang melakukan penelitian. Termasuk mempelajari dokumen-dokumen yang dilaporkan saat ini,” Tedjo menjelaskan.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dispendik Kabupaten Pasuruan, Hasbullah mengklaim, laporan itu tidak benar. Hasbullah menyebut bahwa kunci kebenaran ada di predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK.
“Kuncinyakan ada di WTP, kalau BPK sudah mengeluarkan, berarti SPJ sudah selesai,” jelas Hasbullah.
Hasbullah menambahkan, bahwa dana hibah tersebut keluarnya pada bulan Desember. Sehingga lembaga (pendidikan) diberikan kesempatan untuk menyelesaikan SPJ tahun 2020.
“Dana hibah ini digunakan untuk pembuatan program yang bervariasi. Salah satunya digunakan untuk rehabilitasi,” pungkas Hasbullah. (*)
Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Zainul Hasan R
