PROBOLINGGO,- Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo siap menghadapi banyaknya gugatan usai pemilihan kepala desa (pilkades) karena hal itu dinilai lebih baik daripada dengan unjuk rasa. Banyak gugatan tersebut bukan berarti Pemkab Probolinggo akan diam diri.
Kasubag Bantuan Hukum Pemkab Probolinggo, Adhy Catur mengatakan, dari semua gugatan biasanya ditujukan kepada Panitia Pemilihan (Panlih) sampai ke Panitia Kabupaten (Pankab). Secara otomatis, hal itu berujung akan diserahkan dan jadi bagiannya.
“Karena sudah pasti subyeknya di sini adalah panlih masing-masing desa atau bupati tapi jika sudah digelar pelantikan, karena SK-nya dari bupati dan itu sudah pasti akan jadi tergugat, memang mekanismenya seperti itu,” kata Adhy, Rabu (9/3/2022).
Saat panlih ataupun SK Bupati digugat, lanjut Adhy, pihaknya otomatis harus menjadi kuasa atau memberikan pendampingan hukum. Sebab, dalam hal pilkades, panlih sudah masuk dalam kategori pejabat tata usaha negara jadi bisa menguasakan ke Bagian Hukum Pemkab Probolinggo.
“Jadi dalam mekanismenya, meskipun yang digugat adalah kades terpilih dan ketika sudah dilantik otomatis yang jadi tergugatnya adalah SK Bupati dan secara otomatis itu sama halnya yang jadi tergugatnya bupati sendiri, sehingga kuasa hukumnya ditangani kami,” ungkap Adhy.
Oleh karena itu, sambung Adhy, pihaknya juga meminta kepada panlih agar tetap bekerja maksimal, mengingat proses pelantikan masih belum dilaksanakan. Terhadap banyaknya pihak menggugat, menurutnya, merupakan hal biasa bagi yang merasa tidak puas.
“Toh lebih baik menggugat seperti ini, daripada harus demo. Tapi perlu digarisbawahi, berbeda ya antara gugatan dengan permainan hitung ulang surat suara, kalau permintaan hitung ulang itu bukan bagian kami, kecuali gugatan ke PTUN,” tuturnya. (*)
Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah
