Menu

Mode Gelap
Gerakan Solidaritas untuk Affan Kurniawan, Penegakan Keadilan hingga Salat Ghaib Pemkab Jember Perpanjang Bebas Denda Pajak hingga Akhir Tahun, Tarif Retribusi Pasar Juga Diturunkan Jelang Konfercab NU Kraksaan, Nahdliyin Mulai Suarakan Uneg-unegnya Sesalkan Kerusuhan di Jakarta, Ojol Probolinggo Gelar Tabur Bunga untuk Affan Kurniawan Kisah Pilu Guru Honorer di Jember; Tempuh Jarak 13 KM, Wafat Usai Melahirkan Dulu Hanya Makan Sekali Sehari, Kini Siswa SD Ini Bisa Makan Dua Kali Berkat Program MBG

Pemerintahan · 14 Okt 2021 13:34 WIB

Tahapan Pilkades Tak Jelas, Apdesi Akan Turun Jalan


					Tahapan Pilkades Tak Jelas, Apdesi Akan Turun Jalan Perbesar

KRAKSAAN,- Surat yang dikirim Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Probolinggo, kepada pemkab setempat, Senin (11/10/2021) lalu, hingga sekarang tak kunjung direspon.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat Apdesi berencana turun jalan untuk menanyakan terkait kejelasan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahap II yang diikuti 253 desa.

Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo, Hasanuddin mengatakan, surat audiensi sudah dilayangkan ke pemkab terkait pilkades. Namun, hingga kini belum ada kejelasan dan respon dari pihak eksekutif. Sehingga pihaknya berencana untuk menggunakan jalan lain.

“Kami sudah kirim surat tapi tidak ada respon sampai sekarang. Jadi kami bersepakat akan menggalang aksi untuk turun jalan dan untuk waktu turun jalannya masih menyusul, tapi yang pasti dalam waktu dekat,” kata Hasanuddin, Kamis (14/10/2021).

Memilih turun jalan, menurut Hasanuddin, karena selama ini pihaknya sudah cukup bersabar dan mengikuti prosedur yang telah disepakati bersama. Bahkan, pada audiensi bersama pihak legislatif sebelumnya, telah ditetapkan bahwa tahapan pilkades akan dimulai bulan ini.

“Namun hingga kini belum ada hembusan sedikitpun. Berbagai cara kami tempuh tapi rasanya selalu diabaikan oleh pihak eksekutif. Apa boleh buat, dalam waktu dekat kami akan turun jalan melakukan aksi unjuk rasa pada pemerintah,” katanya.

Saat turun jalan nanti, lanjut Hasanuddin, belum dapat dipastikan berapa jumlah massa yang akan terlibat. Sehingga, Apdesi perlu diskusi dengan sejumlah pengurus terkait aksi ini.

“Tentu latar belakang munculnya inisiasi ini, lantaran sikap pemerintah yang tak serius melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kami belum pastikan berapa yang akan turun. Yang jelas kami akan turun lapangan menanyakan kejelasan itu,” katanya.

Sementara itu Kabid Penataan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo, Nur Rahmad Sholeh mengatakan, tidak bisa berkomentar banyak perihal surat dan aksi tersebut.

“Tidak berani berkomentar, karena bukan ditujukan kepada saya (pihak PMD, Red.). Serta belum ada disposisi pimpinan. Tapi untuk tahapan Pilkades masih ikhtiar dan belum bisa ditetapkan,” tandasnya. (*)

Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pemkab Jember Perpanjang Bebas Denda Pajak hingga Akhir Tahun, Tarif Retribusi Pasar Juga Diturunkan

29 Agustus 2025 - 20:51 WIB

Dongkrak Produksi Pangan, Pemkab Jember Siapkan Pembangunan Irigasi Seluas 78 Hektare

29 Agustus 2025 - 13:52 WIB

Tiga Nama Muncul sebagai Calon PJ Sekda Kota Probolinggo, Siapa Saja?

28 Agustus 2025 - 21:06 WIB

BP Haji Bertransformasi jadi Kementerian, Kemenag Jember Sebut Minim Informasi

28 Agustus 2025 - 20:40 WIB

Demi Jalan Tembus GOR A. Yani, Pemkot dan Pemkab Probolinggo Sepakat Pinjam Pakai Aset

27 Agustus 2025 - 18:48 WIB

Pemkot Probolinggo Usulkan 1.877 Honorer jadi PPPK Paruh Waktu, Tunggu Restu Kemenpan RB

27 Agustus 2025 - 14:34 WIB

Bunda Indah Ingatkan ASN Lumajang untuk Adaptif Hadapi Era Digital

26 Agustus 2025 - 16:51 WIB

Polemik Alihfungsi Gedung Kesenian, Wali Kota Probolinggo Terbuka Dialog dengan Pelaku Seni

26 Agustus 2025 - 07:44 WIB

LSM Diduga Peras Kades di Lumajang, Bupati Tidak Akan Ditoleransi

25 Agustus 2025 - 17:53 WIB

Trending di Pemerintahan