Menu

Mode Gelap
Jelang Idul Adha, DPKPP Kota Probolinggo Dapat Tambahan 1.400 Dosis Vaksin PMK Tak Menyangka, Janda 101 Tahun Dihadiahi Haji oleh Ketiga Anaknya Bupati Lumajang Tekankan Inklusi Sosial dan Transformasi Birokrasi dalam Pembangunan Jangka Menengah Inovasi Pendidikan di Jember-Lumajang, Kawendra Lukistian Berkomitmen Kembangkan Potensi Lokal Disurvei Pemprov Jawa Timur, Pemkab Probolinggo Berharap Jembatan Rusak Segera Diperbaiki Truk TNI Kebakaran dan Meledak di Tol Gempol, Serpihan Lukai Bapak dan Anak

Pemerintahan · 14 Okt 2021 13:34 WIB

Tahapan Pilkades Tak Jelas, Apdesi Akan Turun Jalan


					Tahapan Pilkades Tak Jelas, Apdesi Akan Turun Jalan Perbesar

KRAKSAAN,- Surat yang dikirim Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Probolinggo, kepada pemkab setempat, Senin (11/10/2021) lalu, hingga sekarang tak kunjung direspon.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat Apdesi berencana turun jalan untuk menanyakan terkait kejelasan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahap II yang diikuti 253 desa.

Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo, Hasanuddin mengatakan, surat audiensi sudah dilayangkan ke pemkab terkait pilkades. Namun, hingga kini belum ada kejelasan dan respon dari pihak eksekutif. Sehingga pihaknya berencana untuk menggunakan jalan lain.

“Kami sudah kirim surat tapi tidak ada respon sampai sekarang. Jadi kami bersepakat akan menggalang aksi untuk turun jalan dan untuk waktu turun jalannya masih menyusul, tapi yang pasti dalam waktu dekat,” kata Hasanuddin, Kamis (14/10/2021).

Memilih turun jalan, menurut Hasanuddin, karena selama ini pihaknya sudah cukup bersabar dan mengikuti prosedur yang telah disepakati bersama. Bahkan, pada audiensi bersama pihak legislatif sebelumnya, telah ditetapkan bahwa tahapan pilkades akan dimulai bulan ini.

“Namun hingga kini belum ada hembusan sedikitpun. Berbagai cara kami tempuh tapi rasanya selalu diabaikan oleh pihak eksekutif. Apa boleh buat, dalam waktu dekat kami akan turun jalan melakukan aksi unjuk rasa pada pemerintah,” katanya.

Saat turun jalan nanti, lanjut Hasanuddin, belum dapat dipastikan berapa jumlah massa yang akan terlibat. Sehingga, Apdesi perlu diskusi dengan sejumlah pengurus terkait aksi ini.

“Tentu latar belakang munculnya inisiasi ini, lantaran sikap pemerintah yang tak serius melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kami belum pastikan berapa yang akan turun. Yang jelas kami akan turun lapangan menanyakan kejelasan itu,” katanya.

Sementara itu Kabid Penataan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo, Nur Rahmad Sholeh mengatakan, tidak bisa berkomentar banyak perihal surat dan aksi tersebut.

“Tidak berani berkomentar, karena bukan ditujukan kepada saya (pihak PMD, Red.). Serta belum ada disposisi pimpinan. Tapi untuk tahapan Pilkades masih ikhtiar dan belum bisa ditetapkan,” tandasnya. (*)

Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bupati Lumajang Tekankan Inklusi Sosial dan Transformasi Birokrasi dalam Pembangunan Jangka Menengah

6 Mei 2025 - 16:27 WIB

Pariwisata Lumajang : Janji Regulasi Lama, Realita Masih Berantakan

5 Mei 2025 - 17:25 WIB

Bunda Indah Kenalkan Tagline ‘Ikhlas Melayani Rakyat’ sebagai Budaya Kinerja ASN Lumajang

5 Mei 2025 - 17:04 WIB

Seringnya Kasus Kekerasan Seksual di Lumajang, Indikasi Sistem Perlindungan Anak Gagal

5 Mei 2025 - 16:38 WIB

Digitalisasi Pesantren, Solusi Untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Lumajang

5 Mei 2025 - 13:27 WIB

Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

2 Mei 2025 - 16:57 WIB

Dari Sejarah Ki Hajar Dewantara, Bupati Lumajang Dorong Revitalisasi Pendidikan untuk Tingkatkan SDM

2 Mei 2025 - 16:04 WIB

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Trending di Pemerintahan