Menu

Mode Gelap
Akademisi Desa Aparat Penegak Hukum Serius Berantas Miras di Probolinggo Tanggul Kampung Renteng di Lumajang Rusak, Butuh Perbaikan Segera Desakan Pencopotan Kades Temenggungan Usai Tragedi Pesta Miras kian Menguat Pariwisata Lumajang Butuh Inklusi Pelaku Lokal, Bukan Sekadar Panggung untuk EO Luar Hilang Saat Cari Rumput, Pria di Pasuruan Ditemukan Meninggal di Sungai Batu Badar Besi Semeru, Ikon Langka dari Lumajang

Pemerintahan · 16 Apr 2021 15:42 WIB

Bupati Tantriana Rombak Pejabat, 3 OPD Masih Kosong


					Bupati Tantriana Rombak Pejabat, 3 OPD Masih Kosong Perbesar

PROBOLINGGGO,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memutasi pejabat Eselon II, III dan IV di Pendopo Prasadja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo, Jum’at (16/4/21) pagi. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari.

Pejabat Eselon 2 yang dilukir meliputi Tutug Edi Utomo, yang sebelumnya menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesra, kini menjabat sebagai Inspektur Pemkab Probolinggo. Lalu, Hudan Syarifudin, Kepala Dinas Tenaga Kerja, mendapat jabatan baru sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rahmad Waluyo ditunjuk sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo.

Sementara, Asisten Administrasi Umum Pemkab Probolinggo Mahbub Zunaidi kini menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Selanjutnya, pejabat Eselon III yang dipindahtugaskan yakni, Eko Zainudin Hamzah Putra, yang kini menjabat Sekretaris Kecamatan Krucil; Agus Budianto sebagai Sekretaris Kecamatan Maron; dan Bagus Abdul Ghofur, kini menjabat Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Probolinggo.

Pejabat Eselon IV yang kini menduduki jabatan baru diantaranya Agus Suprayoga, kini menjabat Lurah Sidomukti Kecamatan Kraksaan dan Hairudin kini menjabat sebagai Lurah Semampir, kecamatan Kraksaan.

Selain itu, ada Ninuk Fries Handayani kini menjabat sebagai Kasi Kelembagaan PUG dan Pemenuhan Hak Anak pada bidang pemberdayaan perempuan dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo.

Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari mengatakan, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo merupakan hal lumrah di tubuh organisasi. Tujuannya, untuk penyegaran dan efektifitas kinerja.

“Harapan saya, pejabat yang dimutasi dan menduduki jabatan baru segera menyesuaikan,” kata Bupati Tantriana.

Meski sudah merotasi pejabat struktural, namun ada 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum bertuan, yakni Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Terkait jabatan tiga kepala dinas yang kosong ini, saya sudah perintahkan Sekda (Sekretaris Daerah, red) untuk segera melakukan asesmen (penilaian). Mulai hari Senin besok proses asesmen segera disiapkan,” tandasnya. (*)


Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah


 

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bupati Jember Ajukan Bantuan Listrik Gratis untuk 7 Ribu Warga Miskin, ini Kata PLN

10 Mei 2025 - 19:35 WIB

Lumajang Berpotensi Jadi Motor Swasembada Pangan Nasional, Bisa Gagal karena Buruknya Pengelolaan Dana Desa

9 Mei 2025 - 15:50 WIB

Bupati Lumajang Tekankan Inklusi Sosial dan Transformasi Birokrasi dalam Pembangunan Jangka Menengah

6 Mei 2025 - 16:27 WIB

Pariwisata Lumajang : Janji Regulasi Lama, Realita Masih Berantakan

5 Mei 2025 - 17:25 WIB

Bunda Indah Kenalkan Tagline ‘Ikhlas Melayani Rakyat’ sebagai Budaya Kinerja ASN Lumajang

5 Mei 2025 - 17:04 WIB

Seringnya Kasus Kekerasan Seksual di Lumajang, Indikasi Sistem Perlindungan Anak Gagal

5 Mei 2025 - 16:38 WIB

Digitalisasi Pesantren, Solusi Untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Lumajang

5 Mei 2025 - 13:27 WIB

Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

2 Mei 2025 - 16:57 WIB

Dari Sejarah Ki Hajar Dewantara, Bupati Lumajang Dorong Revitalisasi Pendidikan untuk Tingkatkan SDM

2 Mei 2025 - 16:04 WIB

Trending di Pemerintahan