Menu

Mode Gelap
Ketahanan Pangan Gagal Jika Petani Hanya Jadi Objek, Bukan Subjek Ratusan Fotografer Serbu Safari Prigen, Buru Momen Satwa Terbaik Portal Jalan Tambakrejo–Lumbang Ditata Ulang, Mobil Damkar Jadi Tolak Ukur Di Kota Probolinggo, Bayi Perempuan Ditemukan di Teras Rumah, Dilengkapi Surat Wasiat Stok BBM di Jember Kini Normal, Mobilitas Masyarakat Kembali Lancar Pemkot Probolinggo Batalkan Rencana Bangun SMPN di Wilayah Barat, Disdikbud Beberkan Alasan

Pemerintahan · 20 Agu 2020 04:15 WIB

Pemkot Hentikan Bansos Tahap 3, Komisi 2 Berang


					Pemkot Hentikan Bansos Tahap 3, Komisi 2 Berang Perbesar

MAYANGAN-PANTURA7.com, Asa masyarakat Kota Probolinggo untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) berupa beras sejumlah 15 kilogram pada bulan Agustus ini, harus dikubur dalam-dalam.

Pasalnya, Pemerinta Kota (Pemkot) setempat memutuskan untuk menghentikan bantuan sosial tahap 3 itu. Padahal sesuai tahapan yang sudah direncanakan, seharusnya bulan ini bantuan tersebut sudah bisa direalisasikan.

“Ini aneh dan saya rasa pemerintah (kota) tidak peka, tanpa ada alasan yang jelas bantuan sosial tiba- tiba tidak direalisasikan,” kecam Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, Kamis (20/8/2020).

Kepastian tidak terealisasinya bansos itu, menurut Sibro, terungkap saat ia bertanya langsung kepada Sekda Kota Probolinggo dr Ninik Ira Wibawati sesaat pasca Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD) 2019, pekan kemarin.

“Saya kaget, hanya karena pemerintah pusat mengubah struktur tim penanganan Covid-19, tiba tiba program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dihentikan,” heran Sibro.

Kebijakan menghentikan bansos, dikatakan Sibro, berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat, klaimnya, saat ini terus menggenjot seluruh bantuan, termasuk bagi pekerja sebesar Rp 600 ribu yang proses pendataannya tengah berlangsung.

“Justru pemerintah daerah menghentikan. Padahal hanya struktur nama saja yang diubah, dari tim penanganan Covid-19 menjadi tim pemulihan ekonomi,” ujar mantan aktivis Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama (IPNU) ini.

Politisi yang juga Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Kota Probolinggo ini menambahkan, tidak ada alasan program itu digagalkan. Sebab pemerintah sudah mengalokasikan anggaran melalui dana tak terduga sebesar Rp 70 miliar lebih.

“Akan menimbulkan resistensi dan kegaduhan masyarakat. Sebagaimana diketahui, bantuan pada tahap pertama dan kedua diberikan kepada kepala keluarga yang tidak tercover bantuan pemerintah pusat, jumlahnya puluhan ribu di Kota Probolinggo,” urainya.

Ia berharap, pemerintah daerah bisa membuka diri dan peka dengan kondisi masyarakat. “Pandemi belum usai, masyarakat bawah saat ini menunggu. Semoga bisa diubah kebijakannya, bansos tahap 3 tetap direalisasikan,” harap dia. (*)

Editor : Efendi Muhammad
Publisher : Rizal Wahyudi



Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pemkot Probolinggo Batalkan Rencana Bangun SMPN di Wilayah Barat, Disdikbud Beberkan Alasan

2 Agustus 2025 - 05:41 WIB

Bupati Tersentuh Nasib Lansia Tinggal di Rumah Tidak Layak di Kunir

1 Agustus 2025 - 20:37 WIB

Gubernur Khofifah Tinjau Sekolah Rakyat Terpadu di Jember, ini Pesannya

31 Juli 2025 - 21:54 WIB

Gubernur Khofifah Sebut Gangguan Jalur Laut dan Darat Hambat Distribusi BBM ke Jember

31 Juli 2025 - 16:32 WIB

Warga Terjebak Banjir Lahar, Pemkab Lumajang Ajukan Normalisasi Sungai Regoyo

31 Juli 2025 - 14:50 WIB

Sekda Memasuki Masa Pensiun, Pemkot Probolinggo Segera Buka Seleksi Terbuka

29 Juli 2025 - 19:55 WIB

Tiga Tahun Mangkrak, Pembangunan Gedung Inspektorat Kota Probolinggo Kembali Dilanjutkan

29 Juli 2025 - 18:05 WIB

Antrean BBM di Lumajang Meningkat Drastis, Bupati Pastikan Stok Aman

29 Juli 2025 - 14:44 WIB

Dampak Kelangkaan BBM, Pemkab Jember Terapkan Belajar dan Kerja dari Rumah

29 Juli 2025 - 11:52 WIB

Trending di Pemerintahan