12 Desa Didominasi Wajah Baru, Bupati Kawal APBDes

PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Proses pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2019 di Kabupaten Probolinggo sudah usai pada Senin (11/11) lalu. Sebanyak 12 kepala desa (kades) baru terpilih akan memimpin desanya selama 6 tahun ke depan.

Terpilihnya para 12 kades di 8 kecamatan mendapat perhatian khusus terkait anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Sebagaimana yang disampaikan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari yang meminta kepada seluruh kades, baik yang baru terpilih maupun yang lama agar transaparan dalam urusan APBDes.

“Hal ini demi menunjukkan komitmen kepala desa dalam membangun desa menjadi lebih baik. Karena seluruh kades menjadi bagian dari proses pembangunan, managerial APBDes pertama harus bisa terbuka dan harus profesional,” kata Tantri, Jumat (15/11).

Khusus bagi kepala desa yang baru, bupati dua periode ini mengimbau agar segera mempelajari aturan tentang APBDes, yang nantinya bisa tepat sasaran dalam penggunaannya. Karena hal itu juga bisa menjadi modal bagi kepala desa dalam menyusun program-programnya kedepannya.

“Tentunya dengan banyak berdiskusi dengan kami pemerintah daerah, bisa menjadi modal awal bagi pemerintahan desa yang baru dalam mengelola amanah dari pusat, untuk bisa menjadikan APBDes memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutur Tantri.

Sisi lain, istri politisi DPR R Hasan Aminuddin ini juga menegaskan, pihaknya akan selalu melakukan pengawalan dana tersebut. Diharapkan para kades bisa menggunakan APBDes itu dengan sebaik mungkin dan tidak melakukan penyimpangan.

“Pemda tentunya akan terus mengawal bagaimana seluruh perangkat pemerintahan dan seluruh kepala desa bisa terbuka dalam pengelolaan APBDes. Semoga kepala desa yang baru terpilih diberi kemudahan dan menjadi panutan rakyatnya,” harap Tantri.

Sekadar informasi, dari 12 desa yang menggelar pilkades, 9 orang kades terpilih merupakan wajah baru. Sisanya, sebanyak 3 orang kades petahana (incumbent) berhasil mempertahankan tampuk kekuasannya. Yakni, di Kedawung, Petunjungan, dan Rondokuning. (*)

Baca Juga  Calo KTP Nongol di Medsos Bikin Geram Dispendukcapil


Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: A. Zainullah FT


Baca Juga

Maaf! Tidak Ada WFH di Pemkot Probolinggo, ASN Wajib Ngantor

Probolinggo,- Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo memutuskan untuk tidak menerapkan kebijakan Work From Home (WFH). Seluruh …